Psikiater Sebut NPD Bisa Dipengaruhi Faktor Genetik dan Lingkungan
Rabu, 28 Januari 2026 | 11:45 WIB
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat Indonesia memiliki 1.495 psikiater per 1 September 2026.
Jumlah itu setara dengan rasio satu psikiater untuk sekitar 180 ribu penduduk, jauh dari rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni satu psikiater untuk 30 ribu penduduk.
Keterbatasan tenaga kesehatan jiwa tersebut menjadi tantangan dalam memperluas akses pelayanan kesehatan mental di Indonesia.
Untuk memperkuat deteksi dini dan pencegahan, pemerintah mengintensifkan upaya promotif dan preventif melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) serta penguatan layanan kesehatan primer.
Maria Endang Sumiwi Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes mengatakan bahwa keterbatasan tenaga kesehatan juga terlihat dari distribusi psikolog klinis. Dari 3.513 psikolog klinis yang terdata, hanya 213 orang yang bertugas di puskesmas.
“Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemenkes terus memperkuat upaya promotif dan preventif secara terintegrasi melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta layanan kesehatan bagi ibu hamil dan ibu pascapersalinan,” kata Endang di Jakarta, Senin (12/10/2026).
Menurut Endang, tingginya beban gangguan kesehatan jiwa di Indonesia belum sepenuhnya diimbangi dengan akses penanganan yang memadai.
Kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan layanan yang tersedia atau treatment gap masih menjadi persoalan yang harus diatasi.
Hingga saat ini, skrining kesehatan jiwa melalui program Kemenkes telah menjangkau lebih dari 71,8 juta orang.
Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan dugaan gejala depresi pada 1,2 persen sasaran dan gejala kecemasan pada 0,9 persen sasaran.
Temuan itu menjadi salah satu dasar pentingnya memperkuat tindak lanjut hasil skrining, terutama di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.
Deteksi dini diharapkan membantu masyarakat memperoleh penanganan sesuai kebutuhan sebelum kondisi berkembang lebih jauh.
Untuk mendukung tenaga kesehatan di lapangan, Kemenkes meluncurkan empat seri buku saku skrining kesehatan jiwa yang disusun berdasarkan kelompok sasaran.
Panduan tersebut diperuntukkan bagi ibu hamil dan ibu pascapersalinan, anak dan remaja, orang dewasa, serta lanjut usia.
“Buku saku ini disusun bersama para ahli dari organisasi profesi sebagai panduan praktis bagi tenaga kesehatan di puskesmas dalam menindaklanjuti hasil skrining di lapangan,” ujar Endang dilansir dari Antara.
Selain memperkuat layanan, pemerintah juga menekankan pentingnya mengubah cara pandang masyarakat terhadap kesehatan jiwa.
Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono Wakil Menteri Kesehatan menyatakan, kesehatan mental merupakan bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
Menurut Dante, kesehatan jiwa tidak seharusnya dipandang sebagai isu pinggiran. Perhatian terhadap kesehatan mental perlu menjadi bagian utama dalam upaya membangun masyarakat yang sehat, produktif, dan inklusif.
Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan inklusif dalam menangani kondisi neurodivergen, termasuk attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) dan disleksia.
Dukungan terhadap anak dengan kondisi tersebut, kata dia, perlu dimulai dari lingkungan keluarga agar potensi mereka tetap berkembang.
Dante mencontohkan Jacques Dubochet, peraih Nobel Kimia 2017 yang mengalami disleksia. Kisah tersebut menunjukkan bahwa tantangan dalam proses belajar tidak semestinya menjadi alasan untuk membatasi kesempatan anak dalam meraih masa depan.
“Kesulitan yang dialami anak saat ini tidak menentukan masa depannya. Kita ingin mereka yang mengalami masalah kejiwaan tidak lagi dimarginalisasikan, tetapi kita rangkul,” tegas Dante. (ant/saf/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
