Indonesia, Yordania dan Enam Negara Tuding Israel Menghambat Perdamaian Gaza

Indonesia bersama Yordania dan enam negara lainnya menuding Israel bertanggung jawab atas terhambatnya upaya perdamaian di Jalur Gaza dan wilayah Palestina yang diduduki lainnya.

Melansir Antara, Senin (17/8/2026), pernyataan itu disampaikan setelah Israel menolak peta jalan pelaksanaan rencana Donald Trump Presiden Amerika Serikat (AS) untuk mengakhiri konflik di Gaza.

Untuk diketahui, Benjamin Netanyahu Perdana Menteri Israel pada 9 Agustus mengatakan, pihaknya menolak rencana 15 poin dari Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Israel juga menegaskan militernya tidak akan meninggalkan Jalur Gaza sebelum Hamas dilucuti sepenuhnya.

“Penolakan semacam itu menegaskan bahwa Israel kini memikul tanggung jawab atas terhambatnya upaya mewujudkan perdamaian di Gaza dan wilayah Palestina yang diduduki lainnya,” demikian pernyataan bersama yang dipublikasikan Kementerian Luar Negeri Yordania melalui platform X, Minggu (16/8/2026).

Pernyataan tersebut ditandatangani para menteri luar negeri dari Yordania, Uni Emirat Arab, Indonesia, Pakistan, Turkiye, Arab Saudi, Qatar, dan Mesir.

Delapan negara itu menyebut peta jalan perdamaian telah diterima faksi-faksi Palestina. Sebaliknya, penolakan Israel dinilai berpotensi menggagalkan upaya yang telah dilakukan Amerika Serikat untuk menghentikan perang di Gaza.

“Para menteri selanjutnya mendesak Dewan Perdamaian, dengan dukungan dan keterlibatan aktif Amerika Serikat, untuk mengambil langkah-langkah segera dan konkret sesuai mandatnya guna menjaga integritas Rencana Komprehensif tersebut dan mencegah pihak mana pun menghambat pelaksanaannya,” lanjut pernyataan itu.

Pada akhir Juli, Dewan Perdamaian sebelumnya mengumumkan Hamas telah menyetujui peta jalan untuk menjalankan tahapan berikutnya dari perjanjian gencatan senjata di Gaza.

Rencana tersebut antara lain mengatur pengalihan kendali Jalur Gaza secara bertahap kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza atau NCAG, serta pembentukan badan khusus untuk memantau pelanggaran yang dilakukan Hamas maupun Israel. (ant/bil/ham)