Inggris Pertimbangkan Penempatan Pasukan NATO di Greenland

Inggris tengah mengkaji kemungkinan penempatan pasukan NATO di Greenland, menyusul kekhawatiran atas wacana aneksasi pulau tersebut oleh Amerika Serikat.

Sejumlah pejabat Inggris dilaporkan telah bertemu dengan mitra mereka dari Prancis dan Jerman untuk membahas langkah awal rencana tersebut. Inggris dilaporkan tengah mempertimbangkan opsi pengerahan personel militer, kapal perang, dan pesawat ke kawasan Arktik, dengan alasan ancaman keamanan yang dikaitkan dengan Rusia dan China.

Dilansir dari Antara pada Minggu (11/1/2026), negara-negara Eropa berharap peningkatan kehadiran NATO di wilayah itu dapat meyakinkan Donald Trump Presiden AS bahwa Amerika Serikat tidak perlu menguasai Greenland demi kepentingan keamanan.

BACA JUGA: Lima Partai di Greenland Sepakat Tolak Wacana Bergabung dengan Amerika Serikat

BACA JUGA: Uni Eropa Serukan Kesiapan Hadapi Konfrontasi Trump Atas Greenland

Laporan itu muncul setelah Daily Mail menyebut Trump telah memerintahkan para komandan pasukan operasi khusus AS untuk menyusun rencana invasi ke Greenland, dengan Stephen Miller penasihat kebijakan Trump disebut sebagai salah satu pendukung utama gagasan tersebut.

Pekan lalu, Trump mengatakan kepada majalah The Atlantic bahwa Amerika Serikat “mutlak” membutuhkan Greenland, dengan alasan pulau itu “dikepung kapal-kapal Rusia dan China”.

Pernyataan tersebut memicu reaksi keras Denmark, yang hingga kini memiliki kedaulatan atas Greenland. Mette Frederiksen Perdana Menteri Denmark secara terbuka mendesak Trump untuk menghentikan ancaman aneksasi terhadap Greenland, yang merupakan wilayah otonom di bawah Kerajaan Denmark.

Greenland memiliki pemerintahan sendiri dan kewenangan luas dalam mengatur urusan domestik, meski kebijakan luar negeri dan pertahanan tetap berada di tangan Kopenhagen.

Pulau terbesar di dunia itu memiliki posisi strategis di Arktik dan kaya sumber daya alam, sehingga kerap menjadi sorotan dalam dinamika geopolitik global. Greenland merupakan koloni Denmark hingga 1953 dan tetap menjadi bagian dari Kerajaan Denmark setelah memperoleh status otonomi pada 2009. (ant/saf/ham)