Jemaah Umrah Tertahan Imbas Erupsi Krakatau, Travel Hadapi Biaya Hotel dan Tiket Pengganti

Sejumlah jemaah umrah tertahan di Jeddah hingga Singapura imbas erupsi Gunung Anak Krakatau sepanjang akhir pekan lalu. Erupsi itu mengharuskan banyak jadwal penerbangan ditunda bahkan dibatalkan.

Muhammad Sufyan Arif Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPD AMPHURI) Jatim-Banusra mengatakan, gangguan penerbangan berdampak kepada jemaah yang berangkat, maupun pulang dari Tanah Suci.

“Yang kembali dari Jeddah maupun dari Madinah itu juga terdampak. Bahkan ada anggota kami yang sudah laporan, mereka sudah dua hari ini harus mencari penginapan sendiri di Jeddah, karena penerbangan ke Tanah Air untuk pulang juga belum bisa dapat kepastian,” kata Sufyan ketika on air di Radio Suara Surabaya dari Makkah, Senin (7/9/2026) siang.

Selain di Jeddah, ada jemaah yang sudah tiba di Singapura, tapi belum bisa melanjutkan perjalanan menuju Jakarta. Sementara jemaah yang masih berada di Madinah juga menghadapi situasi serupa, karena belum ada kepastian penerbangan menuju Indonesia.

“Semua belum ada kepastian karena (penerbangan) Jakarta juga sendiri belum pasti dibukanya kapan. Jadi untuk mencari tiket penerbangan pengganti juga masih agak kesulitan dari Jeddah maupun dari Madinah,” jelas Sufyan.

Gangguan penerbangan juga berdampak pada jemaah yang hendak berangkat dari Indonesia. Sufyan menyebut penerbangan keberangkatan melalui Jakarta dibatalkan hingga Senin.

Sedangkan di Surabaya, sejumlah pemberangkatan jemaah juga harus dijadwalkan ulang, agar rangkaian perjalanan dan kontrak hotel di Arab Saudi tidak ikut terganggu.

“Yang di Surabaya juga kita harus menjadwalkan ulang penerbangannya. Kita harus cari penerbangan pengganti supaya untuk hotel di Makkah maupun Madinah bisa terselamatkan,” ujarnya.

Adapun kondisi ini membuat penyelenggara perjalanan umrah turut dihadapkan pada pilihan sulit, antara melakukan refund atau menjadwalkan ulang penerbangan.

Kata Sufyan, pilihan itu memang diberikan pihak maskapai kepada travel yang penerbangannya terdampak. Tapi, pilihan reschedule tidak mudah diambil karena sejumlah penerbangan sudah penuh hingga Oktober.

Penundaan selama itu dinilai bisa menambah beban travel, karena kontrak hotel jemaah di Makkah maupun Madinah, bisa lebih mahal lagi karena sudah disesuaikan dengan jadwal perjalanan awal.

“Jadi reschedule itu paling cepat mungkin di awal November. Nah apabila di-refund, ya kita harus segera mencari alternatif tiket pengganti yang tidak melalui Jakarta. Seperti dari bandara-bandara lain maupun bandara transit seperti Singapura atau Malaysia,” jelasnya.

Masalahnya lagi, tiket pengganti tidak mudah diperoleh karena banyak jemaah dan travel lain yang menghadapi persoalan serupa.

“Cari tiket pengganti juga tidak semudah mencari beli gorengan. Karena banyak yang terdampak juga. Jadi kita harus cepet-cepetan, mana yang ada itu harus segera kita selamatkan,” ujar Sufyan.

Selain sulit dicari, biaya tiket pengganti juga cukup mahal. Sufyan menyebut sedikitnya dibutuhkan sekitar Rp10 juta hingga Rp11 juta untuk setiap jemaah.

Sufyan mengatakan, biaya hotel selama jemaah tertahan di Jeddah maupun Madinah sejauh ini ditanggung masing-masing travel. Sementara dari pihak maskapai, kata dia, mengategorikan gangguan penerbangan tersebut sebagai force majeure.

“Ini infonya ditanggung masing-masing travel. Jadi pihak airline menyampaikan bahwa ini force majeure, jadi bencana alam,” katanya.

Karenanya, ia meminta jemaah memahami bahwa gangguan tersebut berada di luar kendali penyelenggara perjalanan.

“Berarti kami dari PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) ini kan juga korban dari force majeure. Teman-teman PPIU tetap komitmen terhadap apa yang menjadi amanahnya, tapi juga harus menyadari bahwa posisi ini bukan kesalahan sepenuhnya ada di kami. Ini dampak dari bencana alam,” tambahnya.

Hingga 7 September 2026, delapan anggota AMPHURI telah melaporkan terdampak gangguan penerbangan dari Jakarta. Dua di antaranya merupakan travel dari Jawa Timur. Untuk Jatim, jumlah pasti jemaah yang terdampak masih dalam pendataan.

“Yang travel dari Jawa Timur yang saya tahu, anggota AMPHURI, itu ada dua travel yang sudah laporan kepada kami. Kalau dari asosiasi lain atau travel yang nonasosiasi, kita enggak punya datanya,” jelasnya.

Sufyan berharap pemerintah turut mencari solusi, terutama dengan mengoptimalkan bandara alternatif agar jemaah yang tertahan maupun batal berangkat segera mendapat kepastian.

“Harapan kami di sinilah pemerintah harusnya hadir karena memang bisnis PPIU ini, bisnis travel ini adalah bisnis yang risiko tinggi. Kehadiran pemerintah dalam menjembatani atau mungkin membuka alternatif bandara selain Bandara Soekarno-Hatta itu harus segera diambil supaya baik yang cancel flight maupun yang akan balik ke Tanah Air ini bisa segera teratasi,” pungkasnya. (bil/saf/ipg)