Jerman Tegaskan Warga Palestina Harus Dilibatkan Bangun Gaza

Pemerintah Jerman menegaskan bahwa warga Palestina harus tetap memiliki peran dan suara dalam setiap rencana Amerika Serikat terkait pembangunan kembali Gaza yang hancur akibat perang.

Penegasan ini disampaikan menyusul munculnya gagasan rekonstruksi Gaza yang dipresentasikan di forum internasional.

“Baru-baru ini kami mencermati rencana yang dipaparkan di Davos. Penduduk Palestina di Gaza harus terus dilibatkan secara aktif dalam semua rencana, dan hak-hak mereka harus dijunjung tinggi,” ujar Josef Hinterseher Wakil Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Jerman.

Hinterseher merujuk pada presentasi yang disampaikan Jared Kushner, menantu Presiden Amerika Serikat, dalam peresmian Dewan Perdamaian di Davos. Paparan tersebut menampilkan gambaran Gaza masa depan dengan gedung-gedung tinggi, kawasan pesisir yang diklaim berpotensi menarik wisatawan, serta pengembangan sektor perumahan, pertanian, dan industri.

Meski demikian, Jerman menyambut positif rencana Amerika Serikat untuk menggelar konferensi rekonstruksi Gaza. Menurut Hinterseher, inisiatif tersebut merupakan langkah awal yang patut diapresiasi.

“Pengumuman mengenai konferensi rekonstruksi adalah sinyal penting,” katanya dilansir dari Antara.

Sikap lebih tegas disampaikan Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman. Selaku juru bicaranya, Lisa Royaee menekankan adanya batas yang tidak bisa ditawar dalam proses pembangunan kembali Gaza.

“Ada garis merah yang jelas dalam hal pembangunan kembali Gaza, yakni tidak boleh ada aneksasi dan fokus utama harus pada penduduk,” ujar Royaee.

Pembentukan Dewan Perdamaian tersebut berlangsung seiring dimulainya fase kedua perjanjian gencatan senjata di Gaza. Kesepakatan ini menghentikan perang Israel di wilayah pendudukan Palestina yang, dalam kurun dua tahun, telah menewaskan lebih dari 71.000 orang.

Dewan yang diketuai oleh Donald Trump Presiden AS itu awalnya dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata serta rekonstruksi Gaza. Namun, piagamnya kemudian diperluas, mencakup mandat pembangunan perdamaian di seluruh wilayah yang terdampak atau berisiko mengalami konflik. (ant/lea/saf/faz)