Kampus Berkualitas Sudah Banyak, Pengamat Pertanyakan Urgensi Prabowo Bentuk URI

Prof. Warsono Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur (Jatim) mempertanyakan urgensi pemerintahan Prabowo Subianto Presiden membentuk Universitas Republik Indonesia (URI), meski Indonesia sudah punya banyak perguruan tinggi berkualitas yang mencetak sumber daya manusia unggul.

Menurutnya visi Presiden memperkuat kemandirian bangsa melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) memang patut didukung. Tapi, pemerintah juga perlu menjelaskan alasan memilih mendirikan universitas baru daripada mengoptimalkan kampus-kampus yang sudah ada.

Sejumlah perguruan tinggi yang terbukti menghasilkan lulusan berkualitas itu, antara lain Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

Keberadaan kampus-kampus itulah yang membuat pembentukan URI memunculkan pertanyaan mengenai kepercayaan pemerintah terhadap kemampuan perguruan tinggi yang sudah ada.

“Nah, kalau ini yang jadi pertanyaannya, ‘apakah perguruan-perguruan tinggi yang ada selama ini dianggap tidak mampu menghasilkan sumber daya yang seperti diharapkan oleh Bapak Presiden itu?’ Kalau misalkan bisa, kenapa harus membuat universitas baru ini? Ini ini sebenarnya dilematik dan problematiknya gitu,” kata Warsono saat on air di Radio Suara Surabaya, Jumat (24/7/2026).

Selain urgensi, mantan Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa) itu turut menyoroti kebutuhan anggaran yang besar untuk membangun dan mengoperasikan universitas baru.

Tapi di saat yang sama, kata dia, sejumlah perguruan tinggi negeri yang telah berstatus badan hukum justru harus mencari sebagian besar pendanaannya sendiri. Ia mencontohkan ITB yang berdasarkan informasi dari rektornya, hanya mendapat dukungan dana pemerintah sekitar 18 persen.

“Seperti kemarin misalkan menurut informasi atau apa yang disampaikan oleh Rektor ITB itu hanya memperoleh support dana dari pemerintah itu 18 persen. Selebihnya adalah mencari sendiri. Nah, ini kan dilematiknya di situ. Jadi ada satu pertanyaan apakah presiden tidak percaya pada perguruan tinggi yang ada? Apakah pemerintah masih punya duit, uang untuk membiayai universitas itu tadi?” katanya.

Adapun masalah keterbatasan anggaran tersebut, menurutnya dapat mendorong perguruan tinggi menerima mahasiswa dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan operasional. Tapi di sisi lain, kondisi itu dinilai berpotensi mengurangi intensitas proses belajar mengajar dan memengaruhi kualitas lulusan.

Karenanya, Warsono lebih menyarankan pemerintah memilih sekitar 10 perguruan tinggi terbaik untuk menjalankan tugas khusus mencetak SDM unggul dan calon pemimpin bangsa. Dengan catatan, kampus-kampus terpilih itu harus mendapatkan pembiayaan penuh dari pemerintah.

“Kemudian seluruh pembiayaannya di-back up oleh pemerintah, kesejahteraan dosennya di back-up oleh pemerintah. Nah, dengan demikian nanti dia dituntut setelah dikasih fasilitas yang memadai, cukup ya ini termasuk nanti tentu saja didukung dengan laboratorium, karena laboratorium itu kan penting bagi tempat dicoba teori-teori itu. Nah, kalau sudah dikasih fasilitas itu, maka ditanya ditantang. Ini tantangan sekaligus. Nanti hasilnya kayak apa?” ujarnya.

Sebagai imbalannya, perguruan tinggi tersebut harus menerapkan seleksi mahasiswa yang ketat dan membatasi jumlah penerimaan. Dengan jumlah mahasiswa yang lebih sedikit, proses pendidikan dinilai dapat berjalan lebih intensif.

Demikian dengan seleksi mahasiswanya, Warsono mengatakan tidak hanya berdasarkan kemampuan akademik, tetapi mencakup potensi kepemimpinan, karakter, komitmen belajar, dan wawasan kebangsaan.

“Nah, kalau misalkan mungkin dalam jangka waktu sekian tahun enggak menghasilkan sesuatu yang baik, maka kita rubah, mungkin ini. Jadi perlu, tidak tiba-tiba membuat suatu yang baru. Sementara yang ada ini apakah sudah dievaluasi, kalau memang sudah dievaluasi, apakah tidak ada perbaikan ya itu untuk mencapai cita-cita atau tujuan yang diinginkan oleh presiden,” ucapnya.

Warsono menilai kebutuhan mencetak manusia unggul memang mendesak. Namun, pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang apakah tujuan tersebut harus diwujudkan melalui pembentukan URI atau dengan memperkuat perguruan tinggi yang telah teruji.

“Kalau saya begini, kalau saya perlu membangun manusia yang unggul itu perlu sekarang, tapi mulainya dari mana? Apakah mau membangun universitas baru ataukah memanfaatkan yang yang ada? Ini pilihannya,” katanya.

Ia pun mengaku lebih condong pada pilihan kedua, yakni memberikan kepercayaan, tantangan, dan dukungan anggaran penuh kepada perguruan tinggi yang sudah ada.

“Kalau saya sebenarnya kenapa saya lebih condong memanfaatkan yang yang ada ini, tapi benar-benar ditantang gitu, ditantang, dikasih dana, ya jadi jangan dananya jangan dikurangi atau jangan suruh mencari dana sendiri, tapi dikasih dana,” pungkasnya. (bil/ipg)