Kapolri Resmikan Desk Ketenagakerjaan, Perkuat Koordinasi Penyelesaian Masalah Pekerja

Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto Kapolri meresmikan Desk Ketenagakerjaan Polri tingkat Polres di Mapolres Jombang, Jawa Timur, Sabtu (17/10/2026).

Layanan ini disiapkan untuk mempermudah pekerja menyampaikan pengaduan, berkonsultasi, serta memperoleh fasilitasi penyelesaian persoalan ketenagakerjaan.

Peresmian tersebut menjadi bagian dari perluasan layanan Desk Ketenagakerjaan ke tingkat kewilayahan.

Menurut Kapolri, layanan tersebut diluncurkan secara serentak pada 35 kesatuan kewilayahan yang berada di bawah 14 kepolisian daerah (Polda).

“Hari ini kita baru saja meresmikan Desk Ketenagakerjaan tingkat kewilayahan. Layanan ini diluncurkan secara serentak pada 35 kesatuan kewilayahan di bawah naungan 14 Polda,” ujar Suyudi.

Desk Ketenagakerjaan berfungsi sebagai ruang konsultasi dan pengaduan bagi pekerja, sekaligus sarana untuk menyampaikan aspirasi serta memperoleh fasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait.

Penanganannya dilakukan sesuai kewenangan masing-masing lembaga dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila ditemukan dugaan tindak pidana dalam suatu persoalan ketenagakerjaan, perkara tersebut dapat ditindaklanjuti oleh kepolisian sesuai kewenangannya.

“Ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan keadilan bagi para pekerja. Kami ingin memastikan hak-hak mereka terlindungi dengan baik,” tegas Suyudi.

Kapolri mengungkapkan, sejak 2025 hingga Oktober 2026, Polri telah memfasilitasi 10.973 pekerja untuk kembali mendapatkan mata pencaharian.

Selain itu, melalui sinergi dengan berbagai pihak, Polri turut memfasilitasi pemenuhan hak finansial pekerja yang sebelumnya tertahan dengan nilai mencapai Rp70,28 miliar.

Menurut Suyudi, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah, dunia usaha, organisasi pekerja atau buruh, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Ia menilai koordinasi lintas sektor perlu terus diperkuat agar perlindungan hak pekerja berjalan beriringan dengan keberlangsungan usaha dan terciptanya hubungan industrial yang harmonis.

“Kami terus bersinergi agar perlindungan buruh dan keberlanjutan bisnis tetap seimbang. Harapan kami, Desk Ketenagakerjaan di Polres Jombang serta Polres lainnya dapat menjadi pilot project bagi pengembangan layanan serupa di seluruh pelosok Tanah Air,” imbuhnya.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolri juga menyerahkan 1.000 paket bantuan sosial berupa sembako kepada para pekerja. Selain itu, ia meninjau pelayanan bakti kesehatan gratis yang menyediakan pemeriksaan mata, laboratorium dasar, tekanan darah, rekam jantung atau elektrokardiogram (EKG), pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorokan (THT), serta pemberian obat-obatan bagi pekerja yang membutuhkan.

Peresmian tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat utama Mabes Polri, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur, Andi Gani Nena Wea penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) serta perwakilan berbagai serikat pekerja dan buruh.

Andi Gani mengapresiasi perluasan Desk Ketenagakerjaan hingga tingkat Polres. Ia menilai keberadaan layanan tersebut dapat mempermudah pekerja mengakses bantuan ketika menghadapi persoalan terkait hak-hak ketenagakerjaan.

“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolri. Hanya dalam waktu delapan hari, beliau langsung mengeksekusi langkah konkret ini hingga Desk Ketenagakerjaan resmi beroperasi hari ini,” kata Andi Gani.

Ia menyebut sejumlah persoalan ketenagakerjaan yang telah berlangsung cukup lama mulai memperoleh titik terang melalui fasilitasi dan koordinasi antara Polri dengan pemangku kepentingan terkait.

Menurut Andi Gani, kehadiran layanan di tingkat Polres diharapkan memperluas akses pekerja untuk mengadukan persoalan, terutama ketika hak-hak mereka tidak dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Dengan adanya pos pelayanan di tingkat Polres, ruang bagi buruh untuk mengadu menjadi lebih terbuka lebar, terutama ketika hak-hak konstitusional mereka dirampas atau tidak dipenuhi sesuai regulasi yang berlaku,” ujarnya. (ris/saf/faz)