Karhutla Kian Parah, DPR Desak Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional

Daniel Johan Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional.

Desakan tersebut disampaikan menyusul meluasnya dampak kebakaran dan kabut asap yang dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat.

Daniel menilai penanganan karhutla yang telah berlangsung selama lebih dari tiga bulan belum menunjukkan perbaikan signifikan. Sebaliknya, dampak bencana justru semakin meluas dan dirasakan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Menurut dia, penetapan status bencana nasional diperlukan agar pemerintah pusat dapat mengambil alih koordinasi penanganan secara lebih menyeluruh, termasuk dalam mobilisasi anggaran, pengerahan sumber daya, serta penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak.

“Desakan aspirasi terdalam dari masyarakat yang terdampak adalah pemerintah dengan tegas segera menyatakan ini sebagai bencana nasional,” ujar Daniel dalam keterangannya, Kamis (15/10/2026).

Ia menegaskan, penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah. Terlebih, dampak kebakaran dan kabut asap disebut telah meluas hingga melintasi batas negara, termasuk dirasakan di sejumlah negara Asia Tenggara.

Daniel juga meminta pemerintah tidak ragu membuka ruang bagi bantuan internasional, khususnya melalui solidaritas negara-negara ASEAN.

Menurutnya, persoalan kabut asap lintas batas harus dipandang sebagai masalah kemanusiaan dan lingkungan yang membutuhkan kerja sama bersama.

“Jangan memikirkan ini hanya bantuan, tetapi ini juga tanggung jawab,” katanya.

Selain mendorong penetapan status bencana nasional, Daniel meminta pemerintah memprioritaskan keselamatan warga yang terdampak kabut asap.

Salah satu langkah mendesak yang harus dilakukan adalah memastikan masyarakat dan relawan dapat memperoleh masker secara gratis.

Ia meminta masker tersedia secara luas di puskesmas dan fasilitas pelayanan publik lainnya agar masyarakat tidak terbebani biaya tambahan di tengah situasi bencana.

Pemerintah juga diminta memastikan ketersediaan oksigen, pelayanan kesehatan, serta perawatan bagi kelompok rentan, terutama anak-anak dan lanjut usia.

Daniel menilai kelompok tersebut perlu mendapatkan perlindungan khusus, termasuk melalui evakuasi apabila kondisi udara di tempat tinggal mereka sudah tidak aman.

Jika evakuasi ke lokasi yang bebas asap sulit dilakukan secara menyeluruh, ia mengusulkan pembangunan tempat penampungan tertutup yang dilengkapi fasilitas kesehatan dan pasokan udara bersih.

“Camp itu adalah surga sementara, karena sekarang masyarakat hidup di tengah neraka,” ujarnya.

Ia mengingatkan, paparan asap dalam jangka panjang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan serius. Karena itu, pemerintah perlu mengantisipasi kebutuhan perawatan bagi warga yang mengalami gangguan pernapasan, baik selama bencana maupun setelah kondisi kembali normal.

Daniel juga menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan perkembangan karhutla.

Menurutnya, laporan penanganan bencana tidak cukup hanya menampilkan angka luas kebakaran, jumlah titik api, atau jumlah tersangka, tetapi harus menggambarkan kondisi nyata yang dialami masyarakat.

Ia menyoroti kesulitan warga mendapatkan air bersih di sejumlah wilayah terdampak. Pemerintah, kata dia, harus hadir secara konkret dengan mendistribusikan air bersih dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

“Yang ada pilihan harus jujur, karena mau tidak jujur pun faktanya masyarakat menderita,” katanya.

Daniel juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan potensi memburuknya situasi apabila musim kering dan kebakaran terus berlanjut.

Ia meminta langkah penanganan dilakukan secara cepat, terpadu, dan berorientasi pada keselamatan warga.

Bagi Daniel, ukuran keberhasilan penanganan karhutla bukan semata-mata angka dalam laporan resmi, melainkan sejauh mana negara mampu melindungi masyarakat dari dampak bencana.

“Masyarakat enggak peduli angka, masyarakat peduli itu tindakannya, negara hadir,” tegasnya.(faz/ham)