Khofifah Instruksikan Bupati/Wali Kota jaga Produksi Pangan saat Kemarau Panjang

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota se-Jatim untuk menjaga produksi pangan untuk mengantisipasi dampak musim kemarau panjang 2026.

Instruksi tersebut tertuang dalam surat Gubernur Jawa Timur Nomor 500.6.1/10499/110/2026 sebagai tindak lanjut atas Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor B-73/TI. 050/M/03/2026 tanggal 9 Maret 2026 terkait antisipasi dini musim kemarau yang berpotensi menyebabkan kekeringan di sejumlah wilayah.

Khofifah menegaskan, pemerintah daerah perlu menyiapkan mitigasi sejak dinin untuk menjaga keberlanjutan produksi pertanian.

“Kita akan tingkatkan koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah baik Bupati Walikota se-Jawa Timur agar semuanya bisa mengantisipasi dini musim kemarau tahun ini,” ujarnya Khofifah dalam keterangannya, Jumat (3/4/2026).

Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kemarau di Jawa Timur diperkirakan berlangsung pada April hingga Agustus 2026 dengan potensi peningkatan risiko kekeringan di sejumlah wilayah.

Untuk itu Khofifah meminta pemerintah daerah melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sekaligus membangun sistem peringatan dini (early warning system) serta mengaktifkan brigade kekeringan.

Kemudian, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air melalui rehabilitasi jaringan irigasi, embung, pemanfaatan sumur air dangkal, hingga pemanfataan teknologi pompanisasi, perpipaan dan irigasi perpompaan.

Gubernur Jatim itu juga mendorong percepatan masa tanam di wilayah potensial dengan menggunakan varietas tanaman yang tahan kekeringan dan berumur genjah.

“Sinergi menjadi kunci. Pemerintah daerah harus bergerak bersama dengan petani, penyuluh, forkompinda dan seluruh stakeholder agar produksi pertaniaan tetap optimal,” katanya.

Pemerintah daerah juga diminta untuk secara aktif melaporkan perkembangan produksi pertanian di wilayah masing-masing sebagai bagian dari upaya monitoring dan evaluasi.

“Ketahanan pangan adalah fondasi. Kita harus pastikan Jawa Timur tetap menjadi lumbung pangan nasional, bahkan dalam kondisi iklim yang menantang,” tandasnya.(wld/ipg)