Komisi I DPR Dukung Komdigi Tegakan Aturan PSE ke Wikipedia

Dave Laksono Wakil Ketua Komisi I DPR RI mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) untuk konsisten menegakkan aturan kewajiban pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Penegakan aturan tersebut salah satunya ditujukan kepada Wikimedia Foundation sebagai pengelola Wikipedia, yang hingga kini belum menyelesaikan proses pendaftaran PSE di Indonesia.

Dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (18/4/2026), Dave menegaskan bahwa tata kelola ruang digital harus dijalankan secara tertib dan sesuai hukum yang berlaku.

Menurut dia, regulasi kewajiban pendaftaran PSE merupakan instrumen penting untuk memastikan keteraturan, akuntabilitas, serta perlindungan kepentingan masyarakat.

“Setiap platform digital, baik lokal maupun internasional, termasuk Wikimedia Foundation sebagai pengelola Wikipedia, perlu menghormati dan mematuhi ketentuan tersebut sebagai wujud penghargaan terhadap kedaulatan hukum Indonesia,” kata Dave seperti dikutip Antara.

Meski demikian, Dave juga menilai Wikipedia memiliki peran strategis sebagai sumber pengetahuan terbuka yang digunakan luas oleh masyarakat Indonesia.

Ia menyebut, Wikipedia telah menjadi rujukan utama dalam pendidikan, penelitian, hingga kebutuhan informasi sehari-hari.

“Mengurangi akses terhadap layanan ini tentu dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan bagi masyarakat, khususnya dalam hal literasi dan keterbukaan informasi,” ujarnya.

Karena itu, Dave mendorong pemerintah agar mengambil langkah secara hati-hati. Ia menilai Kemkomdigi perlu mengedepankan pendekatan komunikatif dan persuasif dengan membuka ruang dialog bersama Wikimedia Foundation.

Menurutnya, penjelasan yang transparan terkait tujuan regulasi, serta kesediaan mendengarkan masukan dari pihak terkait, akan membantu mendorong kepatuhan tanpa menimbulkan kesan pembatasan kebebasan berekspresi di ruang digital.

Pasalnya, ia menekankan bahwa kepatuhan terhadap hukum merupakan kewajiban, namun menjaga akses publik terhadap pengetahuan juga menjadi tanggung jawab bersama.

“Dengan pendekatan yang tegas sekaligus solutif, kami percaya bahwa tata kelola digital di Indonesia dapat berjalan sesuai aturan, sekaligus tetap menjamin ruang digital yang terbuka, sehat, dan bermanfaat bagi masyarakat luas,” katanya.

Sebelumnya, Kemkomdigi telah memberikan ultimatum kepada Wikimedia Foundation untuk segera menyelesaikan pendaftaran sebagai PSE lingkup privat, sesuai ketentuan yang berlaku.

Alexander Sabar Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi menegaskan, pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi.

“Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan komitmen dalam menegakkan tata kelola ruang digital yang tertib dan adil bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik,” kata Alexander Sabar di Jakarta, Rabu (15/4/2026). (ant/bil/iss)