Komisi Nasional (Komnas) Haji memberikan apresiasi terhadap langkah Prabowo Subianto Presiden yang dinilai serius membenahi tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Sejumlah terobosan strategis dinilai mampu meningkatkan efisiensi sekaligus kenyamanan jemaah Indonesia.
Dalam Rapat Kerja Pemerintah bersama Kabinet Merah Putih pada 8 April 2026, Presiden menyoroti berbagai aspek penting, mulai dari penurunan biaya haji, pemangkasan waktu antrean, hingga rencana pembangunan infrastruktur pendukung di Arab Saudi.
Mustolih Siradj Ketua Komnas Haji menyatakan bahwa kebijakan tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memperbaiki sistem penyelenggaraan haji secara menyeluruh.
“Ini bukan sekadar wacana, tetapi langkah konkret yang menunjukkan keberpihakan Presiden terhadap jemaah haji Indonesia. Ada keseriusan dalam membangun tata kelola yang lebih efisien dan berkelanjutan,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).
Salah satu capaian yang disorot adalah penurunan ongkos penyelenggaraan ibadah haji 2026 sebesar rata-rata Rp2 juta per jemaah dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini dinilai signifikan, terutama di tengah kenaikan harga energi global.
Mustolih menegaskan bahwa komitmen Presiden untuk tidak membebani jemaah dengan biaya tambahan menjadi angin segar bagi calon jemaah.
“Penurunan biaya di tengah situasi global yang tidak menentu adalah prestasi tersendiri. Apalagi Presiden menegaskan tidak akan ada beban tambahan bagi jemaah,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga berupaya memangkas waktu antrean haji yang saat ini berada di kisaran 26 tahun. Upaya ini akan terus dilakukan agar masa tunggu semakin singkat.
Di sisi infrastruktur, rencana pembangunan terminal khusus jemaah haji Indonesia di Arab Saudi menjadi salah satu terobosan penting. Selama ini, jemaah Indonesia harus melalui Bandara Jeddah dan Madinah yang berjarak cukup jauh dari Makkah.
“Pembangunan terminal khusus ini akan sangat membantu mobilitas jemaah yang jumlahnya sangat besar. Ini terobosan yang patut diapresiasi,” jelas Mustolih.
Tak hanya itu, Presiden juga mendorong efisiensi biaya penerbangan melalui kerja sama antara Garuda Indonesia dan Saudi Airlines. Selama ini, kedua maskapai sering terbang tanpa penumpang pada rute tertentu, namun tetap menanggung biaya operasional penuh.
“Langkah kerja sama maskapai ini sangat tepat karena sektor penerbangan merupakan komponen biaya terbesar dalam penyelenggaraan haji. Ini bisa memangkas pemborosan yang sudah terjadi selama bertahun-tahun,” ungkapnya.
Komnas Haji menilai berbagai kebijakan tersebut melengkapi langkah strategis sebelumnya, seperti pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang terpisah dari Kementerian Agama, serta pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi.
“Semua kebijakan ini menunjukkan arah yang jelas bahwa pemerintah ingin membangun ekosistem haji yang lebih baik. Kami sangat mengapresiasi konsistensi Presiden dalam menghadirkan terobosan,” pungkas Mustolih.(faz/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
