KPK Konfirmasi OTT di Lingkungan Bea Cukai Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, hari ini, Rabu (4/2/2026), ada operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta yang dilakukan pada lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Penindakan tersebut berlangsung bersamaan dengan OTT di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

“Jadi, hari ini ada dua OTT. Satu di Banjarmasin, kedua di Bea Cukai Jakarta,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, Rabu (4/2/2026), seperti dilaporkan Antara.

Dia menegaskan, kedua OTT yang dilakukan hari ini merupakan kasus yang berbeda dan tidak saling berkaitan.

“Beda kasus,” ujarnya singkat.

Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut.

Dengan dua OTT pada hari yang sama, total operasi tangkap tangan KPK sepanjang 2026 telah mencapai lima kasus.

Sebelumnya, KPK membuka tahun 2026 dengan OTT pertama pada 9–10 Januari 2026, dengan mengamankan delapan orang. Pada 11 Januari 2026, KPK mengungkap OTT tersebut terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, untuk periode 2021–2026.

OTT kedua dilakukan pada 19 Januari 2026 dengan menangkap Wali Kota Madiun Maidi bersama 14 orang lainnya. Kasus ini berkaitan dengan dugaan pemerasan, dengan modus imbalan proyek, dana CSR, serta penerimaan lain yang diduga sebagai gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur.

Masih pada tanggal yang sama, KPK mengonfirmasi OTT ketiga di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dengan mengamankan Bupati Pati Sudewo. Operasi tersebut terkait dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

OTT keempat dikonfirmasi KPK pada 4 Februari 2026 di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sementara itu, OTT kelima dilakukan pada hari yang sama di Jakarta, yang belakangan dipastikan berada di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (ant/ham/rid)