Malaysia Dorong ASEAN Perkuat Mekanisme Penanganan Kabut Asap Lintas Batas

Malaysia akan mengangkat persoalan kabut asap lintas batas dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina pada November 2026.

Langkah ini bertujuan mendorong mekanisme regional yang lebih efektif untuk menangani dampak kabut asap terhadap masyarakat di kawasan Asia Tenggara.

Datuk Seri Mohamad Hasan Menteri Luar Negeri Malaysia mengatakan, kabut asap membutuhkan perhatian khusus karena belum tercakup dalam mekanisme ASEAN yang selama ini digunakan untuk menangani bencana alam.

“Kami sudah memiliki mekanisme ASEAN untuk bencana alam, tetapi kabut asap tidak termasuk atau diklasifikasikan sebagai bencana alam. Jadi, ini akan menjadi salah satu isu yang akan saya angkat secara pribadi dalam pertemuan dengan rekan-rekan sejawat saya,” kata Hasan setelah menghadiri upacara pelepasan Raja Yordania Abdullah II di Kompleks Bunga Raya, Sepang, Malaysia, Senin (12/10/2026).

Menurut Hasan, pembahasan tersebut diperlukan untuk mencari pendekatan bersama yang lebih efektif dalam menghadapi kabut asap lintas batas.

Dampaknya tidak hanya dirasakan negara tempat kebakaran terjadi, tetapi juga dapat meluas ke negara-negara tetangga.

Hasan juga menyampaikan perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia berdasarkan informasi yang diterimanya dari Arrmanatha Nasir Menteri Luar Negeri RI.

Salah satu kendala utama yang dihadapi Indonesia adalah buruknya jarak pandang di wilayah terdampak, sehingga menghambat operasi pemadaman melalui udara.

“Indonesia memiliki tiga hingga empat pesawat terbang dan 34 helikopter, tetapi mereka tidak dapat lepas landas karena jarak pandang sangat buruk, sehingga tidak aman untuk melakukan penerbangan apa pun di daerah-daerah terdampak. Namun, mereka (Indonesia) telah mengerahkan 60.000 orang untuk bertugas di lapangan,” ujar Hasan dilansir dari Antara.

Ia menjelaskan, pemadaman karhutla juga menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan sumber daya. Sejumlah titik kebakaran berada jauh di pedalaman, sementara pasokan air terbatas dan api masih membara di kawasan lahan gambut.

Kondisi tersebut membuat penanganan kebakaran memerlukan upaya yang lebih kompleks. Selain pemadaman langsung di lapangan, upaya penanganan juga bergantung pada kondisi cuaca dan kemungkinan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca.

Hasan mengatakan, operasi penyemaian awan atau modifikasi cuaca belum dapat dilakukan di Indonesia karena tidak tersedia awan kumulonimbus yang memadai untuk mendukung pelaksanaannya.

Pemerintah Malaysia, lanjut Hasan, memahami bahwa Indonesia tengah berupaya maksimal untuk memadamkan kebakaran. Ia juga menyampaikan keprihatinan atas berbagai kendala yang dihadapi dalam penanganan karhutla.

Meski demikian, Malaysia berharap Indonesia dapat mengambil langkah-langkah yang lebih efektif untuk mengendalikan kebakaran dan mengurangi dampak kabut asap terhadap masyarakat. (ant/saf/ipg)