Menhut Tegaskan Pemerintah Tak Lepas Tangan Tangani Karhutla Kalteng

Pemerintah menegaskan komitmennya menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah, meski pemadaman terkendala kemarau panjang, minimnya awan hujan, keterbatasan jarak pandang, hingga karakteristik lahan gambut yang menyimpan bara di bawah permukaan tanah.

Raja Juli Antoni Menteri Kehutanan mengatakan, pemerintah terus mengerahkan berbagai upaya untuk memadamkan api sekaligus menekan dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, terutama risiko infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

“Pemerintah tidak cuci tangan, tidak lepas tangan, bahkan sebenarnya hadir semaksimal mungkin untuk memastikan bahwa api padam dan kemudian juga asap tidak membuat lebih banyak lagi masyarakat kita yang kena ISPA,” kata Raja Juli Antoni di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Sabtu (17/10/2026) malam.

Raja Juli mengakui penanganan karhutla masih menghadapi tantangan serius karena hujan alami diperkirakan belum turun secara merata di wilayah Kalimantan Tengah hingga November 2026.

Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sejumlah wilayah diperkirakan baru mengalami hujan pada dasarian ketiga November.

Kondisi tersebut memperpanjang periode kering dan menyulitkan upaya pemadaman, terutama di kawasan yang memiliki keterbatasan sumber air.

“Bahkan, ada yang sampai akhir November, seperti di daerah Tanjung Puting itu malah dasarian ketiga November baru akan ada hujan alami,” ujarnya dilansir dari Antara.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah mengoptimalkan tiga upaya penanganan karhutla melalui jalur udara, yakni operasi modifikasi cuaca (OMC), pengembangan teknologi pembentukan awan menggunakan dry ice atau es kering, serta pemadaman menggunakan helikopter dengan metode water bombing.

Operasi modifikasi cuaca dilaksanakan BMKG dengan dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Kehutanan, termasuk dukungan pendanaan dari kedua instansi tersebut.

Raja Juli menyebut hujan yang terjadi dalam dua hari terakhir di sejumlah wilayah merupakan hasil operasi modifikasi cuaca, bukan hujan alami.

“Kita melakukan operasi modifikasi cuaca. Jadi, kalau dua hari belakangan ada terjadi hujan, itu bukan hujan alami, tetapi operasi modifikasi cuaca,” katanya.

Meski demikian, efektivitas OMC masih bergantung pada ketersediaan bibit awan yang dapat dimanfaatkan untuk memicu hujan. Kondisi El Nino yang menyebabkan minimnya awan hujan menjadi salah satu kendala, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah bagian selatan.

Pemerintah juga mengembangkan teknologi pembentukan awan menggunakan dry ice sebagai alternatif untuk mendukung modifikasi cuaca. Penelitian yang dilakukan BMKG bersama Thailand tersebut masih berada dalam tahap pengembangan dan pengujian.

Selain modifikasi cuaca, pemadaman melalui water bombing juga menghadapi hambatan akibat kabut asap yang membatasi jarak pandang penerbangan.

Raja Juli menyebutkan terdapat enam helikopter milik BNPB dan satu helikopter milik Kementerian Kehutanan yang disiagakan di Kalimantan Tengah, di luar armada milik perusahaan swasta.

“Tetapi, karena jarak pandang yang terbatas, sehingga water bombing tersebut tidak bisa beroperasi. Kita tidak mau memaksakan karena apabila dipaksakan malah terjadi korban. Kita tidak akan mempertaruhkan nyawa saudara-saudara kita,” tegasnya.

Ia menjelaskan, helikopter milik Kementerian Kehutanan sempat bergerak dari Bandara Syamsudin Noor menuju Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan. Meskipun jarak pandang di bandara keberangkatan dan tujuan dilaporkan baik, helikopter tersebut terpaksa kembali ke pangkalan karena kondisi sepanjang rute penerbangan tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan dengan aman.

Di tengah kendala tersebut, Raja Juli menyampaikan bahwa satu helikopter TNI telah dikerahkan untuk membantu pemadaman. Pada hari yang sama, helikopter milik perusahaan swasta juga berhasil melakukan 16 kali pengeboman air untuk memadamkan titik api.

Pemerintah selanjutnya mengupayakan penambahan armada helikopter ke Kuala Pembuang agar pemadaman dari udara dapat menjangkau wilayah yang sulit diakses melalui jalur darat. Penambahan armada itu akan dikoordinasikan dengan BNPB sesuai kebutuhan di lapangan.

Di sisi lain, penanganan karhutla tetap dilakukan melalui pemadaman langsung oleh personel TNI, Polri, Manggala Agni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Masyarakat Peduli Api (MPA), dan relawan.

Salah satu tantangan terbesar dalam pemadaman terjadi di kawasan lahan gambut. Api yang telah terlihat padam di permukaan belum tentu benar-benar mati karena bara dapat bertahan di bawah tanah dan kembali memicu kebakaran ketika kondisi memungkinkan.

Raja Juli menjelaskan, kondisi tersebut dapat terdeteksi melalui penggunaan drone termal yang mampu memantau suhu di area kebakaran.

“Kalau kita pakai drone termal, atasnya tidak ada apa-apa, tetapi bawahnya masih merah seperti batu bara yang terbakar,” jelasnya. (ant/saf/iss)