Raja Juli Antoni Menteri Kehutanan (Menhut) menegaskan, rencana pemindahan atau translokasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, bukan gagasan baru maupun ide Hashim Djojohadikusumo.
Menurutnya, wacana pengembangan habitat alternatif bagi satwa langka tersebut telah dibahas pemerintah sejak awal 1990-an.
Raja Juli mengatakan, pemerintah telah melakukan berbagai kajian konservasi untuk mencari lokasi alternatif pengembangan populasi badak Jawa.
Salah satu pembahasan awal pada 1991 mempertimbangkan Pulau Panaitan dan Gunung Honje yang masih berada di kawasan Ujung Kulon.
“Wacana pengembangan habitat alternatif badak Jawa telah menjadi pembahasan pemerintah sejak awal 1990-an. Pada 1991, Pulau Panaitan dan Gunung Honje dipertimbangkan sebagai lokasi pengembangan populasi di kawasan Ujung Kulon,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (22/11/2026).
Ia membantah anggapan bahwa rencana pemindahan badak Jawa ke Alas Purwo merupakan gagasan Hashim Djojohadikusumo. Menurutnya, rencana tersebut merupakan bagian dari studi konservasi yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
“Seolah-olah ide untuk memindahkan atau translokasi badak Jawa yang ada di Ujung Kulon ke Alas Purwo itu idenya Pak Hashim. Bukan, ini adalah studi yang sudah lama dilakukan,” ungkap Raja Juli dilansir dari Antara.
Menhut juga menanggapi pemberitaan yang mengaitkan Hashim dengan dugaan ancaman terhadap habitat badak Jawa. Ia menilai anggapan tersebut tidak sejalan dengan komitmen Hashim dalam mendukung pelestarian satwa liar.
“Beliau merupakan seorang pengusaha yang memiliki komitmen sangat dalam dan sangat panjang untuk konservasi satwa liar. Kalau kemudian diberitakan bahwa beliau justru akan menghancurkan habitat badak Jawa, itu sama sekali tidak masuk akal,” ujar Menhut.
Raja Juli menjelaskan, pembahasan mengenai habitat alternatif badak Jawa telah mengalami perkembangan sejak 1991. Mengutip pemberitaan Kompas pada 20 Maret 1991, pemerintah ketika itu mempertimbangkan pengembangan pembiakan badak Jawa melalui pemanfaatan kawasan alternatif hingga kemungkinan pengembangbiakan dalam kandang di sejumlah kebun binatang.
Kajian tersebut berlanjut pada 1996 hingga 1997 melalui penyusunan strategi dan rencana konservasi badak Jawa. Dokumen itu mencakup pengembangan kawasan Gunung Honje serta pembentukan populasi kedua di luar Semenanjung Ujung Kulon.
Sejumlah kawasan di sekitar Karang Ranjang, Kalejetan, dan Legon Pakis juga diusulkan untuk mendukung penelitian konservasi dan pengembangan kawasan suaka. Namun, pengembangan kawasan tersebut berbeda dengan gagasan membentuk populasi kedua badak Jawa di luar Semenanjung Ujung Kulon.
Dalam proses pembahasan tersebut, Yayasan Lembaga Alam Tropika Indonesia (Latin) turut menyampaikan keberatan terhadap rencana translokasi. Organisasi tersebut menyoroti risiko kematian badak selama proses pemindahan serta pentingnya memperbaiki kualitas habitat utama.
Latin juga mendorong perlindungan kawasan Gunung Honje dari tekanan aktivitas manusia yang berpotensi mengganggu kelestarian habitat. Keterlibatan masyarakat sekitar dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung keberhasilan konservasi dalam jangka panjang.
“Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa gagasan translokasi badak Jawa telah melalui pembahasan panjang dengan berbagai pertimbangan ilmiah. Kajian tidak hanya menyangkut lokasi pemindahan, tetapi juga keselamatan satwa, kondisi lingkungan, dan kesiapan pengelolaan kawasan,” ucapnya.
Saat ini, Taman Nasional Alas Purwo di Banyuwangi, Jawa Timur, kembali masuk dalam pembahasan sebagai calon habitat kedua badak Jawa. Meski demikian, Kementerian Kehutanan menegaskan lokasi tersebut belum ditetapkan dan masih membutuhkan kajian ilmiah lebih lanjut. (ant/saf/ham)






