Menko PMK Jamin Pemerintah Komitmen Percepat Penanganan Longsor Bandung Barat

Pratikno Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menegaskan, pemerintah pusat berkomitmen mempercepat penanganan bencana tanah longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Menurutnya, penanganan korban dilakukan secara maksimal. Mulai dari proses pencarian dan identifikasi hingga penyerahan jenazah kepada keluarga, perlindungan pengungsi, serta upaya pencegahan potensi bencana susulan.

“Saat ini, prioritas utama adalah penyelamatan jiwa. Oleh karena itu, operasi SAR dilakukan 24 jam non-stop, mengingat masih terdapat sekitar 83 warga yang dalam pencarian,” ujarnya di Bandung Barat, Minggu (25/1/2026) yang dikutip Antara.

Dia menjelaskan, penanganan bencana longsor dilakukan melalui lima kluster utama. Pertama, kluster pencarian dan pertolongan (SAR) yang dikoordinasikan Basarnas dengan dukungan TNI, Polri, BPBD, dan BNPB, serta melibatkan para relawan.

“Kemudian kluster kesehatan. Pos-pos kesehatan beroperasi selama 24 jam, didukung sejumlah ambulans dan mekanisme rujukan yang selalu siaga. Layanan trauma healing juga disediakan bagi para korban terdampak,” katanya.

Selain itu, terdapat klaster logistik yang bertugas memastikan kebutuhan dasar para pengungsi terpenuhi, meliputi sembako, makanan siap saji, serta perlengkapan penunjang seperti selimut dan kebutuhan lainnya.

Pratikno juga menyebut klaster perlindungan sosial yang didukung oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial, BPBD Provinsi Jawa Barat, serta BPBD Kabupaten Bandung Barat untuk membantu para korban dan keluarga terdampak.

“Kluster terakhir adalah kluster infrastruktur yang berfokus pada pencegahan bencana lanjutan serta penyediaan fasilitas pendukung bagi warga terdampak,” kata dia.

Lebih lanjut, Pratikno menyebut Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden telah membahas bersama Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati Bandung Barat terkait rencana relokasi, termasuk percepatan identifikasi lahan yang aman guna meminimalkan risiko bencana susulan.

“Pada kesempatan ini, Bapak Wakil Presiden juga telah membahas bersama Wakil Gubernur dan Bupati terkait rencana relokasi, termasuk percepatan identifikasi lahan,” tandas Menko PMK.(ant/bil/rid)