Pemerintah Berencana Menutup 750 BUMN yang Tidak Produktif

Prabowo Subianto Presiden mengatakan, Pemerintah berencana melakukan pemangkasan badan usaha milik negara (BUMN).

Berdasarkan data yang dipegang Presiden, jumlah BUMN sekarang ada sebanyak 1.074 perusahaan.

Akhir tahun ini, Pemerintah menargetkan cuma ada 300 BUMN. Artinya, sekitar 750 BUMN bakal ditutup.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo, hari ini, Jumat (14/8/2026), dalam Sidang Tahunan 2026, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurut Kepala Negara, sampai sekarang Pemerintah sudah menutup sebanyak 290 BUMN.

Pemangkasan BUMN itu berdampak pada penghematan biaya beban operasional (overhead) sekitar Rp50 triliun yang berasal dari gaji direksi, komisaris, sewa gedung, sewa kendaraan, dan perjalanan dinas.

Penghematan biaya sebanyak Rp50 triliun, Kata Prabowo, dialihkan untuk membangun infrastruktur dasar seperti puskesmas, sekolah, dan rumah untuk rakyat.

“Pada 31 Desember 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. Sekitar 750 BUMN akan kita tutup. Hanya yang produktif dan memberikan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Prabowo Presiden menegaskan, BUMN adalah perusahaan milik seluruh Rakyat Indonesia. Bukan milik direksi, komisaris, dan juga bukan sumber dana untuk penguasa.

RI 1 melanjutkan, dia cukup sering menemukan pengelola BUMN yang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa dan negara.

Maka dari itu, Prabowo mengusulkan pembentukan suatu pengadilan ad hoc khusus yang bisa mengusut kinerja pengurus BUMN bermasalah selama 30 tahun ke belakang.(rid/ris/iss)