Pemerintah Gencarkan Perlinsos Digital, Pastikan Bansos Tepat Sasaran

Pemerintah menyatakan transformasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital diperlukan, untuk menekan tingginya angka salah sasaran dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos).

Adi Nugroho Wakil Koordinator Gugus Tugas Harian Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah mengatakan, selama ini masih banyak masyarakat yang seharusnya dapat bantuan, tetapi belum tersentuh. Sebaliknya, masih ada warga yang sebetulnya tidak layak, tapi tetap menerima bansos.

“Jadi di pemberitaan kita masih menemukan ada satu keluarga yang punya mobil, rumahnya bagus, kok bisa menerima bantuan sosial. Itu menjadi salah satu problem statement, kenapa akhirnya kita perlu nih melakukan proses transformasi dalam perlindungan sosial ini,” kata Adi dalam talkshow Semanggi Suroboyo di Radio Suara Surabaya, Jumat (2/10/2026).

Kondisi itulah, yang menurutnya jadi alasan pemerintah mendorong pembaruan digitalisasi penyaluran bansos. Sebab, persoalan inclusion error dan exclusion error masih menjadi tantangan besar dalam memastikan bantuan diterima warga yang benar-benar membutuhkan.

Adi yang juga Asisten Deputi Keterpaduan Layanan Digital Nasional Kementerian PAN RB menjelaskan, sebelum ada sistem digital, proses pengajuan bansos perlu alur yang panjang. Masyarakat harus mengajukan lewat RT/RW, dilanjut musyawarah desa, penetapan kabupaten/kota, pengajuan ke Kementerian Sosial, hingga verifikasi lapangan.

Tapi lewat Perlinsos Digital, proses itu dipangkas. Masyarakat bisa mendaftar secara mandiri melalui portal Perlinsos atau dibantu agen. Data yang dibutuhkan hanya Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan ID pelanggan listrik.

“Jadi masyarakat cukup hanya menginputkan dua informasi saja. Jadi pada saat mengajukan bantuan sosial, dia cukup menyampaikan informasi tetnang NIK-nya untuk diverifikasi dengan biometrik, kemudian dia menyampaikan informasi nomor ID pelanggan listriknya untuk nanti bisa dicek data di PLN,” ujar Adi.

“Jadi kalau dulu pada saat pengajuan bantuan sosial kita butuh ada surat keterangan gitu ya, kemudian ada fotokopi KK, KTP dan seterusnya yang kita unggah melalui aplikasi atau diserahkan ke kantor desa kemudian terselip. Ini kan menjadi salah satu hal yang kita tidak ingin terjadi gitu,” bebernya.

Setelah data dimasukkan, sistem akan melakukan pengecekan secara real time ke sejumlah kementerian/lembaga. Data yang dicek antara lain kependudukan, data sosial ekonomi, kepegawaian, besaran upah, kepemilikan kendaraan, konsumsi listrik, serta kepemilikan sertifikat tanah atau lahan.

Adi menyebut, sistem ini membuat penilaian kelayakan tidak hanya bergantung pada kondisi yang terlihat secara kasat mata. Sebab, seseorang yang rumahnya tampak sederhana belum tentu tidak punya aset lain yang tercatat dalam data pemerintah.

“Pada saat proses verifikasi kan kita hanya melihat yang kasat mata. Tapi yang tidak kasat mata, dalam konteks data yang mungkin sudah terekam di pemerintah, itu menjadi salah satu hal yang menjadi landasan kita juga,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Eddy Christijanto Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya menambahkan, digitalisasi menjadi keharusan agar penyaluran bansos bisa lebih tepat sasaran dan adil.

“Memang digitalisasi ini sudah suatu kewajiban bagi pemerintah kota. Karena dari asas Perlinsos itu sendiri, yang pertama harus tepat sasaran. Untuk bisa mencapai tepat sasaran, Perlinsos ini harus bisa adil bagi semua orang,” kata Eddy.

Dengan adanya transpoarasni, maka penentuan layak tidaknya seseorang menerima bansos bisa dipertanggung jawabkan. “Untuk bisa mencapai itu harus terintegrasi data tadi disampaikan oleh Pak Adi, ada beberapa kementerian dan lembaga yang mempunyai data yang yang terintegrasi untuk ditanya ini layak atau tidak layak,” jelasnya.

Menurutnya, aplikasi Perlinsos juga bersifat inklusif. Semua warga bisa mendaftar dan mengecek kelayakan secara mandiri, meski hasil akhirnya tetap ditentukan oleh data yang terhubung dengan sistem pemerintah.

“Aplikasi Perlinsos ini sangat inklusif. Artinya semua orang dengan kategori apa pun, status sosial apa pun, termasuk orang kaya pun, bisa melakukan pendaftaran ke Perlinsos. Hasilnya layak atau tidak layak, itu urusan nanti,” ujarnya.

Sementara itu, Antiek Sugiharti Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya mengatakan, Perlinsos Digital membantu masyarakat mendapatkan informasi layanan sosial lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.

“Yang paling dirasakan, perubahan secara mendasar ini signifikan sekali, adalah informasi yang langsung bisa diterima terkait layanan sosial yang lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran,” kata Antiek.

Warga yang mendaftar atau dibantu agen Perlinsos bisa langsung mengetahui peluang kelayakan bantuan. Jika dinyatakan tidak layak, sistem juga menampilkan variabel yang menjadi penyebabnya. (bil/ipg)