Pemerintah Masih Tunggu Investigasi KNKT untuk Ungkap Penyebab Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Dudy Purwagandhi Menteri Perhubungan menegaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru menyimpulkan penyebab kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur sebelum hasil investigasi resmi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) selesai dilakukan.

Hal itu disampaikan Dudy dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI yang membahas insiden kecelakaan kereta api di Bekasi Timur serta evaluasi sistem keselamatan perkeretaapian nasional.

“Keselamatan transportasi, termasuk perkeretaapian, menyangkut sistem yang luas, mulai dari sarana, prasarana, operasi, sumber daya manusia, tata kelola, hingga kedisiplinan prosedur dan perilaku masyarakat,” kata Dudy dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Menurutnya, pemerintah memandang keselamatan transportasi sebagai prioritas utama. Namun demikian, ia menegaskan pemerintah tidak ingin berspekulasi atau menyalahkan pihak tertentu sebelum seluruh proses investigasi selesai dilakukan.

“Kami tidak ingin mendahului hasil penyelidikan resmi dan tidak ingin berspekulasi. Kami juga tidak ingin menyederhanakan persoalan dengan menunjuk pihak tertentu sebelum seluruh fakta, data, rekaman, dan analisis teknis selesai diperiksa,” ujarnya.

Dudy mengatakan hasil investigasi KNKT nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah korektif serta memperkuat sistem keselamatan transportasi kereta api.

“Hasil KNKT akan menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk mengambil sikap, menetapkan langkah korektif, dan memastikan rekomendasi keselamatan dijalankan secara disiplin oleh seluruh pihak terkait,” katanya.

Meski menunggu hasil investigasi resmi, Dudy memastikan pemerintah tetap bergerak cepat sejak insiden terjadi. Kementerian Perhubungan bersama berbagai pihak terkait langsung melakukan penanganan korban, pemulihan layanan, hingga pengamanan lokasi kejadian.

“Sejak kejadian berlangsung, kami bersama para pemangku kepentingan telah memastikan penanganan korban, pemeriksaan teknis awal, pengamanan lokasi, serta koordinasi dengan KNKT, KAI, KCI, BASARNAS, Polri, TNI, dan pemerintah daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dudy menegaskan Kementerian Perhubungan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan perkeretaapian nasional. Evaluasi tersebut mencakup berbagai aspek penting, mulai dari sistem persinyalan hingga pengawasan perlintasan sebidang.

“Keselamatan perkeretaapian harus terus diperkuat melalui evaluasi menyeluruh, baik dari aspek operasional, prasarana, kelaikan sarana, prosedur darurat, kompetensi SDM, manajemen risiko, maupun pengawasan perlintasan sebidang,” tegasnya.

Dia juga menyampaikan bahwa pemerintah terbuka menerima kritik dan masukan dari DPR RI guna memperbaiki sistem transportasi publik nasional.

“Setiap masukan dari DPR adalah bagian dari upaya memperbaiki sistem, memperkuat pengawasan, dan memastikan layanan transportasi publik semakin aman dan dipercaya masyarakat,” pungkas Dudy.(faz/ham)