Pemerintah Percepat Bantuan Korban Gempa NTT, Daerah Terisolir Jadi Prioritas

Pemerintah pusat mempercepat penyaluran bantuan bagi korban gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Wilayah yang masih terisolasi menjadi salah satu prioritas penanganan agar bantuan dapat segera diterima masyarakat terdampak.

Pratikno Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) mengatakan bahwa pemerintah bersama sejumlah kementerian dan lembaga akan turun langsung memantau kondisi di sejumlah wilayah terdampak.

“Usai upacara ini kita akan melakukan perjalanan ke Kecamatan Reo, salah satu lokasi terdampak gempa cukup besar,” kata Pratikno seusai mengikuti upacara HUT Ke-81 Kemerdekaan RI di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Senin (17/8/2026).

Pratikno mengatakan, perjalanan menuju Reo juga akan dimanfaatkan untuk menyisir wilayah yang masih terisolasi serta daerah yang membutuhkan bantuan secara cepat.

Menurut Pratikno, distribusi bantuan ke sejumlah wilayah terdampak telah dilakukan sejak Minggu (16/8) sore. Penyaluran juga dilanjutkan pada Senin pagi, termasuk menuju wilayah yang aksesnya masih terbatas.

“Pagi tadi juga sejumlah bantuan sudah didistribusikan ke wilayah-wilayah yang terisolir, salah satunya di Pulau Palue,” ujarnya dilansir dari Antara.

Pemerintah, kata Pratikno, akan berupaya memastikan bantuan tidak hanya berhenti di posko, tetapi dapat diterima langsung oleh masyarakat yang terdampak gempa, terutama mereka yang berada di daerah terpencil dan sulit dijangkau.

Ia menegaskan kehadiran pejabat pemerintah di sejumlah lokasi terdampak merupakan bagian dari upaya mempercepat penanganan dan pemulihan setelah gempa bumi.

Menurut Pratikno, para pejabat negara yang berada di daerah terdampak tidak sekadar menghadiri rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Mereka ditugaskan mengawal persoalan krusial sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing segera direspons.

“Kita bagi tugas ke berbagai daerah untuk mengawal sesuai dengan tupoksi kita, mengawal isu-isu krusial di daerah tersebut. Tapi kami akan terus berkoordinasi walaupun kita di tempat yang berbeda,” katanya.

Untuk mempercepat respons, pemerintah juga memperkuat koordinasi melalui jaringan posko terpadu. (ant/saf/ipg)