Pemerintah Prioritaskan Operasi Modifikasi Cuaca di Jatim untuk Jaga Lumbung Pangan

Provinsi Jawa Timur (Jatim) menjadi salah satu wilayah prioritas dalam Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) oleh BNPB dan BMKG untuk menghadapi ancaman kekeringan yang mulai mengintai, demi menjaga keberlangsungan produksi pangan.

Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jatim menjelaskan, prioritas OMC itu diberikan pemerintah untuk menjaga ketersediaan air di sektor pertanian. Sejauh ini BNPB dan BMKG terus melakukan pengamatan terhadap potensi pertumbuhan awan di wilayah Jatim untuk melangsungkan metode OMC.

“BNPB dan BMKG telah menjadikan Jawa Timur salah satu titik prioritas karena kita adalah lumbung pangan nasional. Mereka terus mengamati kondisi awan secara intensif, apabila memungkinkan langsung dimobilisasi operasi modifikasi cuaca,” kata Emil saat ditemui di Gedung DPRD Jatim, Senin (21/9/2026).

Sebelumnya, Pemprov Jatim melalui BPBD Provinsi telah melakukan OMC di berbagai wilayah. Tapi, hasilnya belum maksimal karena tidak didukung dengan keberadaan awan.

Emil menyebut, pelaksanaan OMC baru sekali berhasil mendatangkan hujan sesudah dilakukan dalam rentang waktu sekitar sepekan. Hujan hasil operasi tersebut mengguyur wilayah Malang Raya, hingga kawasan selatan yang meliputi Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek.

“Tapi ini tadi memang enggak mudah karena potensi awan itu, kita juga sempat coba ada yang enggak terlaksana, tetapi ada OMC yang sudah berhasil mendatangkan hujan di wilayah Malang Raya dan Selatan. Jadi, ini menyusur sampai ke arah Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek,” ujar Emil.

Wagub Jatim itu mengakui hasil OMC belum cukup untuk memenuhi kebutuhan di tengah kondisi musim kering, namun pemerintah akan terus menyesuaikan pelaksanaan operasi tersebut dengan potensi pembentukan awan.

“Yang berhasil hujan memang sekali. Potensi ketersediaan awan terus diamati sebelum operasi kembali dilakukan,” ujarnya

Di sisi lain, Pemprov Jatim juga telah memetakan daerah-daerah yang berpotensi mengalami kekeringan bersama seluruh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Dari pemetaan tersebut, pemerintah menyiapkan tiga langkah utama untuk menjaga pasokan air, yakni penggunaan pompa jika masih tersedia air permukaan, pembangunan sumur bor di lokasi yang memungkinkan memanfaatkan air tanah, serta pembangunan jaringan pemipaan.

Distribusi pompa, lanjut Emil, telah dilakukan sebelum musim kemarau sebagai langkah antisipasi. Sedangkan untuk penanganan dampak kekeringan, Pemprov menyiapkan anggaran melalui Belanja Tidak Terduga (BTT).

Dana itu dapat digunakan sesuai kebutuhan, termasuk membantu petani terdampak, dengan bantuan minimal berupa penyediaan bibit untuk musim tanam berikutnya apabila terjadi gagal panen.

“Apabila ada konteks kebutuhan tertentu yang harus didukung, tentu kita bahu-membahu dengan pemerintah pusat dan Bupati/Wali Kota juga kita harus ikhtiarkan, bukan hanya dibatasi pada itu,” tandasnya.(wld/bil/iss)