Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah menyiapkan sejumlah skenario terkait keberangkatan jemaah haji Indonesia di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah perubahan rute penerbangan menuju Arab Saudi melalui Afrika.
Opsi ini juga menjadi masukan dari DPR RI. Saat ini Dahnil Anzar Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI akan berkoordinasi lebih lanjut untuk membahas opsi itu dengan otoritas penerbangan.
Muhammad Farid Aljawi, Ketua DPP Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah (BERSATHU) menegaskan bahwa setiap usulan demi keselamatan jemaah sah untuk dipertimbangkan.
Namun keputusan akhir tetap merujuk pada kemampuan negara tujuan dan maskapai penerbangan yang menangani keberangkatan jemaah.
“Jadi dari DPR boleh saja siapa pun berpendapat demi perlindungan terhadap warga negara dan keselamatan warga negara. Namun sekali lagi, kami mengacu kepada negara yang dituju dan mengacu kepada penerbangan, apakah mereka mampu memberangkatkan, yang pada kenyataannya sudah terbukti mampu. Ya pengalihan rute pun itu bisa,” terang Farid ketika dalam program Wawasan Radio Suara Surabaya, Rabu (11/3/2026).
Ia menambahkan, maskapai-maskapai dari negara yang terdampak konflik, seperti Emirates, Qatar Airways, dan Etihad Airway, kini mulai beroperasi secara bertahap.
Hal ini penting mengingat haji merupakan puncak ibadah tahunan yang memerlukan persiapan matang, termasuk hotel, transportasi, dan logistik jemaah.
“Tentu mereka sangat memikirkan yang kaitannya dengan haji yang menjadi puncak ibadah bagi seluruh dunia yang hanya ada setahun sekali ya untuk membuat skema bagaimana caranya ini tetap berjalan. Sebab dampaknya besar sekali ketika ini tidak berjalan. Baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah Saudi karena semuanya mereka sudah belanja hampir mungkin hampir 80 persen ya termasuk persiapan dan lain-lain begitu,” jabarnya.
Farid menambahkan, Kemenhaj bersama tim terkait terus memantau kondisi jemaah, hotel, dan regulasi maskapai yang terdampak konflik.
Pemerintah Indonesia juga memiliki tim khusus untuk memonitor situasi Timur Tengah secara intensif. Mengingat dampaknya tidak hanya terhadap haji dan umrah, tetapi juga perdagangan dan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) di wilayah tersebut.
Hingga saat ini, menurut surat resmi pemerintah Arab Saudi, kondisi masih dinyatakan aman. Pemerintah berharap konflik segera mereda agar seluruh aktivitas, termasuk ibadah haji, dapat berjalan normal.
“Kita doakan konflik ini segera selesai dan kembali normal, karena dampaknya luas bagi kehidupan masyarakat jika berlangsung terlalu lama,” tutur Farid. (saf/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
