Pemkot Surabaya Catat 112 Ribu Kasus Diabetes pada 2025, Obesitas Jadi Faktor Utama

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mencatat ada 112.893 kasus diabetes mellitus di Kota Pahlawan pada 2025, yang menempatkan penyakit tersebut di urutan kedua penyakit tertinggi, di bawah hipertensi yang mencapai 248.193 kasus.

Lilik Arijanto Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, Senin (9/3/2026), mengatakan faktor utama kedua penyakit itu adalah obesitas.

“Salah satu faktor risiko utama yang berperan dalam terjadinya hipertensi dan diabetes melitus adalah obesitas yang ditandai dengan Indeks Massa Tubuh (IMT) 27. Obesitas pada penduduk usia 15 tahun tercatat sebesar 13,48 persen,” ujar Lilik.

Adapun faktor obesitas yang dimaksud berasal dari tingginya konsumsi makanan dan minuman dengan kandungan gula, garam, dan lemak (GGL) secara berlebihan, terutama pada makanan siap saji dan jajanan anak sekolah.

“Pola konsumsi GGL yang terbentuk sejak usia dini berpotensi berlanjut hingga usia dewasa dan meningkatkan risiko terjadinya obesitas, diabetes melitus, serta hipertensi pada usia produktif,” kata dia.

Untuk mencegah meningkatkannya penyakit itu, Pemkot Surabaya telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.7.10/ 5702/ 436.7.2/2026 tentang Pemberitahuan Pembatasan GGL.

Kebijakan ini sebagai langkah pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM), khususnya diabetes mellitus dan hipertensi pada anak, remaja, hingga orang dewasa.

Surat edaran yang ditandatangani pada 2 Maret 2025 itu memuat sejumlah ketentuan yang ditujukan kepada masyarakat, perangkat daerah (PD), instansi, hingga satuan pendidikan.

“Bagi peserta didik agar menerapkan pembatasan konsumsi gula maksimal empat sendok makan per orang per hari, garam maksimal satu sendok teh per orang per hari, dan lemak/minyak maksimal lima sendok makan per orang per hari,” ujar Lilik.

SE itu juga memuat pembatasan penjualan makanan minuman yang mengandung gula, garam, dan lemak tinggi di lingkungan perkantoran, sekolah, fasilitas pelayanan publik, serta area yang menjadi kewenangan masing-masing.

“Kami mendorong penyediaan makanan dan minuman sehat pada setiap kegiatan dan acara resmi, dengan mengutamakan menu rendah gula, rendah garam, dan rendah lemak,” jelas Lilik.

Selain itu, Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Kantor Kementerian Agama (Kemenag), serta satuan pendidikan yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya diminta untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan kantin sekolah sehat.

“Tidak menyediakan atau membatasi makanan dan minuman tinggi GGL, mengurangi minuman berpemanis dalam kemasan, serta mengimbau peserta didik agar mengurangi konsumsi minuman kekinian seperti es teh manis, es kopi manis, dan minuman manis lainnya yang disediakan di kedai maupun retail,” papar Lilik.

Pihak sekolah didorong membiasakan peserta didik mengonsumsi air putih, buah, dan sayur, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Siswa juga diimbau mengurangi konsumsi makanan instan serta gorengan secara berlebihan, dan lebih mengutamakan makanan segar yang bergizi seimbang serta aman dikonsumsi anak.

Untuk memperluas implementasi surat edaran ini, Pemkot Surabaya menugaskan Dinkes, Dispendik serta Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, instansi, UMKM, serta peserta didik terkait pentingnya pembatasan konsumsi GGL dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Selain itu, Lilik menegaskan bahwa Pemkot Surabaya juga mendukung pencantuman informasi label gizi serta pesan kesehatan terkait GGL pada media informasi di lingkungan kerja, sekolah, dan fasilitas umum.

“Kepala sekolah juga melakukan sosialisasi kepada orang tua atau wali murid terkait pentingnya pembatasan makanan tinggi GGL serta perilaku hidup bersih dan sehat. Kami juga mengimbau masyarakat untuk membatasi konsumsi makanan siap saji yang mengandung GGL berlebihan,” katanya. (lta/bil/iss)