Pemkot Surabaya Operasi Yustisi Intensif Kendalikan Urbanisasi Pascalebaran

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengintensifkan operasi yustisi untuk mengendalikan urbanisasi pascalebaran Idulfitri 2026.

Eddy Christijanto Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya menyebut, pengawasan ini akan berlangsung intensif mulai Senin (30/3/2026) hingga Minggu (5/4/2026).

“Operasi yustisi ini melibatkan beberapa unsur mulai dari kelurahan, kecamatan, hingga Satpol PP yang menyasar empat kategori warga pendatang,” kata Eddy pada Selasa (31/3/2026).

Operasi yustisi menyasar empat kategori, yaitu pekerja formal yang wajib melampirkan jaminan pekerjaan dari pimpinan perusahaan dan didata sebagai penduduk non-permanen sesuai Permendagri 74 Tahun 2022.

Lalu kedua, pekerja informal seperti Pedagang Kaki Lima (PKL) yang harus mengantongi surat keterangan dari Ketua RT/RW serta memiliki tempat tinggal yang sah untuk didata sebagai penduduk non-permanen.

“Kategori ketiga adalah tamu keluarga yang wajib melakukan pelaporan 1×24 jam kepada Ketua RT setempat dengan bukti lapor sesuai Perwali 30 Tahun 2025,” ujarnya.

Keempat, warga tanpa identitas, yang langsung dibawa petugas ke Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) untuk dipulangkan ke daerah asal melalui kerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

“Kami berkoordinasi dengan Ketua RT karena mereka yang paling paham mobilitas di wilayahnya. Sasaran kami bukan hanya rumah kos, tapi juga rumah tinggal yang menampung orang baru,” tegas Eddy.

Berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya, kata Eddy, mayoritas pendatang masuk ke Surabaya dengan tujuan mencari kerja namun belum memiliki jaminan pekerjaan.

Pihak kelurahan akan mengambil tindakan tegas jika dalam kurun waktu pemantauan, mereka tidak mendapatkan pekerjaan atau tempat tinggal yang jelas.

Berdasarkan data, urbanisasi dua tahun terakhir menurun. 2024 tercatat ada 6.250 pendatang, lalu turun menjadi 5.655 orang pada 2025.

Eddy menekankan, Kota Surabaya tidak menutup akses pendatang selama memenuhi persyaratan administrasi dan memiliki tujuan yang jelas.

“Harapan kami, warga yang masuk ke Surabaya harus mempersiapkan skill, baik hard skill maupun soft skill. Jangan sampai unskilled, karena itu hanya akan menyulitkan mereka bertahan hidup dan berpotensi menjadi beban pemerintah,” ungkapnya. (lta/saf/ipg)