Pemkot Surabaya Siapkan 12 Ribu Agen dan Perkuat Infrastruktur Usai Jadi Pilot Project Perlinsos

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menyiapkan lebih 12 ribu agen khusus hingga melakukan penguatan infrastruktur digital usai terpilih menjadi salah satu daerah percontohan (pilot project) nasional program digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos).

Eddy Christijanto Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya mengatakan, lebih dari 12 ribu agen itu akan membantu masyarakat dalam proses pendaftaran maupun verifikasi data Perlinsos.

Menurut Kepala Diskominfo, keberadaan agen sangat penting karena masih banyak warga yang memiliki keterbatasan literasi digital maupun tidak memiliki perangkat telepon pintar.

“Pemerintah Kota Surabaya sudah menunjuk agen 12.000 lebih. Agen yang sudah kita siapkan terdiri dari ASN pendamping Kampung Pancasila, ketua RT, ketua RW, kader PKH, pendamping TKSK juga kita libatkan. Karena walaupun kota besar, masih banyak warga yang literasi digitalnya rendah dan banyak juga yang sudah sepuh tidak punya perangkat handphone,” jelasnya saat mengisi Program Semanggi Suroboyo di Radio Suara Surabaya, Jumat (5/6/2026).

Selain itu, kata Eddy, pihaknya juga memperkuat infrastruktur internet di berbagai fasilitas publik  untuk menunjang pelaksanaan program tersebut untuk membantu tugas para agen tersebut.

“Jadi dalam rangka mempersiapkan kita sebagai percontohan untuk 42 kabupaten kota menindaklanjuti tahun lalu yang di Banyuwangi, kita infrastruktur di Balai RW, jaringan WiFi, jaringan internet sudah kita perkuat. Insyaallah di setiap RW sudah ada jaringan internet, termasuk di kantor-kantor kelurahan karena mereka nanti agen utamanya,” ujarnya.

Adapun Surabaya menjadi satu-satunya kota di Jawa Timur yang terpilih dalam agenda pre-launching uji aplikasi mengintegrasikan data lintas kementerian dan lembaga  untuk memangkas angka salah sasaran (miss target) pada penyaluran bantuan sosial (bansos) itu.

Untuk menguji keakuratan sistem Perlinsos, Eddy pada kesempatan itu mengaku sempat mencoba mendaftarkan dirinya sendiri. Namun sistem secara otomatis menolak karena data yang terhubung dengan berbagai instansi menunjukkan dirinya tidak memenuhi kriteria penerima bantuan sosial.

“Saya sudah mencoba mendaftarkan ke Perlinsos, tapi ditolak. Tidak layak. Karena pertama ada status ASN. Yang kedua, dari data Korlantas saya punya mobil. Saya juga punya sertifikat rumah. Saya ingin melihat sejauh mana aplikasi ini bisa mendeteksi layak atau tidak layaknya seseorang menerima bantuan. Dan itu terbukti saya masuk kategori tidak layak,” ungkapnya.

Sementara itu, Irvan Wahyudrajad Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya menjelaskan bahwa Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi pintu utama akses layanan Perlinsos.

Menurut Irvan, IKD merupakan versi digital dari KTP elektronik yang dapat diakses melalui telepon pintar dan memuat berbagai dokumen kependudukan lain seperti Kartu Keluarga (KK).

“IKD ini sebenarnya adalah identitas kependudukan digital yang merupakan versi digital dari KTP elektronik fisik yang biasa kita simpan di dompet. Tidak hanya KTP, tapi juga ada dokumen kependudukan lain seperti KK dan sebagainya yang bisa langsung diakses melalui smartphone,” kata Irvan.

Ia menambahkan, tingkat aktivasi IKD di Surabaya terus meningkat dan saat ini telah mencapai 32 persen dari total penduduk wajib KTP elektronik. “Capaian kita sudah 32 persen dari wajib perekaman KTP elektronik yang jumlahnya sekitar 2.254.000 jiwa,” ujarnya. (bil/ipg)