Putra Adhiguna Managing Director Energy Shift Institute (ESI) menilai krisis energi global yang saat ini terjadi imbas perang Amerika Serikat (AS)-Israel terhadap Iran, merupakan krisis terbesar dalam sejarah.
Putra menekankan, meskipun Indonesia tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan energi dari kawasan tersebut, tingginya konsumsi domestik membuat risiko tetap signifikan, apalagi cadangan minyak nasional masih sangat terbatas.
“Indonesia itu dalam membeli energi seperti minyak sebenarnya cukup terdisertifikasi. Jadi Indonesia itu sebenarnya beli dari banyak negara dan Timur Tengah itu mungkin hanya sekitar seperempat dari suplai minyak Indonesia. Itu positifnya di sana. Nah, tapi berbicara soal krisis di Iran ini, memang ini adalah krisis energi terbesar dalam sejarah dunia,” beber Putra saat on air di program Wawasan Suara Surabaya, Rabu (1/4/2026).
Bahkan, dia membandingkan dampak krisis energi yang terjadi saat ini, skalanya hampir sekelas dengan krisis yang terjadi saat Pandemi Covid-19 lalu.
“Jadi memang krisis ini sangat besar. Mungkin bisa dibandingkan hampir sekelas dengan krisis ketika terjadi Covid ya, ketika terjadi banyak lockdown tuh. Nah kurang lebih hari ini suplai yang terhambat seperti itu skalanya,” ungkapnya.
Karenanya, dia menilai langkah pemerintah merilis delapan poin kebijakan penghematan bahan bakar minyak (BBM)untuk merespon krisis tersebut sebagai hal yang rasional.
Menurutnya, kebijakan seperti penerapan work from home (WFH) hingga pembatasan pembelian BBM maksimal 50 liter per kendaraan dalam seharinya itu, bukan sekadar langkah teknis, melainkan bentuk sinyal kuat bahwa kondisi energi dunia memang sedang tidak normal.
Tapi Managing Director ESI itu mengingatkan, salah satu masalah yang harus jadi concern adalah jumlah masyarakat Indonesia sangat besar, dan konsumsi energinya sangat tinggi.
“Indonesia ini karena negara populasi kita banyak sekali, jadi konsumsinya besar sekali. Dan satu catatan memang, banyak negara itu memiliki kita sebut saja timbunan minyak yang mereka simpan, dan Indonesia sendiri sebenarnya tidak punya dalam jumlah besar. Sehingga ketika kemarin kita sempat mendengar angka (stok tinggal) tiga minggu itu yang sempat membuat publik panik tuh. Jadi karena memang sebagian orang agak khawatir ya,” bebernya.
Lebih jauh, ia melihat kebijakan pemerintah ini seharusnya menjadi pintu masuk menuju perubahan yang lebih struktural dalam pengelolaan energi nasional. Terlebih selama ini, kata dia, Indonesia masih menghadapi persoalan klasik berupa minimnya cadangan energi strategis yang menurutnya bahkan turun tajam dalam 20an tahun terakhir.
Demikian dengan temuan cadangan minyak raksasa di Papua pada 2023 lalu, menurut Putra masih kurang jika tidak dibarengi dengan pengembangan pemenuhan kebutuhan minyak dan gas (Migas).
“Pengembangan migas tetap penting karena kita negara besar dan kita perlu sumber energi yang bermacam-macam, tapi secara skala (temuan di Papua) masih jauh tidak akan menutup. Jadi barangkali kalau hari ini kita sudah impor 60 persen minyak ya, kalaupun ada temuan besar di Papua, paling turun dari 60 jadi 58 persen misalnya gitu,” ungkapnya.
Dalam jangka panjang, Putra mendorong agar kebijakan penghematan BBM tidak berhenti sebagai langkah sementara, melainkan diikuti transformasi besar menuju energi berkelanjutan.
Ia menilai anggaran besar untuk subsidi energi, khususnya biodiesel, bisa dialihkan untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik hingga memperkuat transportasi publik.
“Kita berbicara buat bio-diesel saja kita menghabiskan Rp40 triliun per tahun. Nah, bisa dibayangkan enggak uang Rp40 triliun per tahun kalau kita bangun transportasi publik di Surabaya, di Jogja, Semarang, dan sebagainya. Itu setiap tahun semua kota kita itu bisa tiba-tiba punya kereta, transportasi umum dan sebagainya. Jadi memang cara melihat sektor energi itu harus terus melintas bidang karena kalau enggak begitu kita melihat solusinya seolah-olah hanya A padahal mungkin ada opsi-opsi lainnya,” pungkasnya. (bil/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
