Pengawasan Laut Jatim Diakui Masih Lemah, Luas Wilayah Jadi Tantangan

Pengawasan wilayah laut Jawa Timur masih menghadapi keterbatasan. Luas wilayah perairan yang mencapai hampir lima juta hektare menjadi salah satu tantangan pemerintah dalam mengawasi aktivitas di laut, termasuk menindak penggunaan alat tangkap yang dilarang.

Muhammad Isa Anshori Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur mengakui pengawasan laut saat ini masih belum optimal. Berbeda dengan wilayah daratan yang memiliki batas administratif dan jaringan jalan yang jelas, batas di laut bersifat maya sehingga membutuhkan sumber daya pengawasan yang lebih besar.

“Ya, saya akui itu memang kami masih lemah untuk penanganan itu karena memang laut kita luas sekali. Hampir lima juta hektare,” kata Isa dalam talkshow Merawat Bumi Majapahit di Radio Suara Surabaya, Selasa (13/10/2026).

Menurutnya, kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan laut berada pada wilayah hingga 12 mil dari garis pantai. Di kawasan tersebut, patroli rutin dilakukan bersama kepolisian perairan dan TNI Angkatan Laut.

Patroli tersebut salah satunya ditujukan untuk menindak praktik penangkapan ikan yang melanggar aturan, termasuk penggunaan cantrang dan pukat harimau.

“Kami rutin sebenarnya melakukan patroli bersama Polairud, bersama Angkatan Laut untuk menindak hal-hal seperti penggunaan cantrang, pukat harimau dan sebagainya,” ujarnya.

Meski operasi telah dilakukan, Isa menyebut kemampuan pengawasan masih belum sebanding dengan luas wilayah laut dan banyaknya aktivitas yang harus dipantau.

“Kami sudah melakukan operasi juga, tapi masih kalah dibanding luasnya laut dan banyaknya pelaku,” katanya.

DKP Jatim saat ini memiliki 11 kapal patroli untuk mendukung pengawasan. Namun, keterbatasan sarana dan sumber daya manusia membuat pemerintah juga melibatkan masyarakat pesisir.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah membentuk dan membina kelompok masyarakat pengawas atau Pokmaswas. Kelompok tersebut dilibatkan untuk membantu menjaga lingkungan pesisir sekaligus melaporkan dugaan pelanggaran di wilayah masing-masing.

“Kami mendidik masyarakat kelompok khusus yang mengawasi laut-laut ini. Kelompok-kelompok masyarakat ini punya kepedulian bagaimana menjaga lingkungan di sekitar pantai, termasuk mereka yang melakukan pelanggaran,” tutur Isa.

Pemprov Jatim juga memberikan dukungan ekonomi kepada kelompok masyarakat pengawas. Di sejumlah daerah, mereka mendapat bantuan sarana usaha, seperti perahu wisata, dengan tetap memiliki tanggung jawab membantu menjaga kawasan pesisir.

Selain pengawasan langsung, pemerintah menjalankan edukasi lingkungan kepada masyarakat hingga pelajar melalui kegiatan sosialisasi dan sekolah pantai.

Isa menegaskan pengawasan laut akan terus diperkuat karena luasnya wilayah perairan masih menjadi tantangan utama.

“Memang karena luasnya itu masih kurang, harus kami lakukan terus-menerus. Itu menjadi tantangan bagi kami ke depan,” pungkasnya.(iss/ham)