Polisi Akan Periksa Pemkot hingga BPN Surabaya Dalam Kasus Kantor Madas

Penyidik Polrestabes Surabaya dalam waktu dekat akan memeriksa sejumlah pihak dalam kasus penyegelan Kantor Madura Asli Daerah Anak Serumpun (Madas) di Jalan Raya Darmo 153, Kecamatan Wonokromo, Surabaya.

AKBP Edy Herwiyanto Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya menjelaskan, pemeriksaan tersebut terkait dengan dugaan pemalsuan dokumen terhadap kantor Madas.

“Kasus Darmo 153 saat ini penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, baik saksi pelapor,” kata Edy pada Senin (2/2/2026).

Edy mengatakan, pemeriksaan tersebut dilakukan kepada para saksi, saksi pelapor, kemudian saksi yang mengklaim sebagai pemilik bangunan dengan dasar eigendom verponding.

“Pemeriksaan terhadap para saksi, baik saksi pelapor, kemudian saksi yang mengklaim sebagai pemilik dengan dasar memiliki eigendom verponding,” jelasnya.

Selain itu, polisi juga memeriksa saksi yang mendapat kuasa dan memberikan kuasa dalam proses status bangunan itu meliputi Pemerintah Kota Surabaya, Pemprov Jatim, hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya.

“Saksi yang mendapat kuasa dan memberi kuasa juga kita akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak pemerintah kota, provinsi, termasuk pihak BPN,” tuturnya.

Kantor Madura Asli Daerah Anak Serumpun (Madas) di Jalan Jalan Raya Darmo Nomor 153, Surabaya disegel oleh Polrestabes Surabaya pada Kamis (15/1/2026) sore, karena diduga terkait sejumlah kasus salah satunya mafia tanah.

AKBP Edy Herwiyanto Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya menjelaskan, penyegelan kantor Madas tersebut berdasarkan catatan laporan polisi (LP) yang masuk sejak 2021.

“Berdasar catatan, bangunan yang ada di Jalan Darmo 153 itu sudah ada masuk laporan polisi sejak tahun 2021,” ujar Edy waktu dikonfirmasi suarasurabaya.net pada Kamis (15/1/2026). (wld/saf/ipg)