Prabowo Subianto Presiden RI mengungkapkan telah menerima laporan mengenai lima area konsesi pertambangan di Indonesia yang diperkirakan memiliki nilai cadangan mineral mencapai sekitar 300 miliar dolar AS, atau Rp5.400 triliun.
Menurut Prabowo, besarnya nilai cadangan itu menunjukkan kekayaan sumber daya alam Indonesia. Karena itu, ia mengingatkan pemerintah agar lebih berhati-hati dalam memberikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada perusahaan.
“Sebagai contoh, baru saja saya menerima laporan bahwa ada lima (area) konsesi, lima IUP, dari sekian ratus IUP, lima IUP memiliki cadangan proven, yang didasarkan atas studi cadangan JORC namanya, nilainya itu Rp5.400 triliun, 300 miliar dolar (AS), (dari) lima konsesi,” kata Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026) yang dikutip Antara.
Prabowo menjelaskan, nilai tersebut merupakan perkiraan cadangan terbukti (proven reserves), berdasarkan standar pelaporan sumber daya dan cadangan mineral JORC. Ia menegaskan kekayaan alam Indonesia harus dikelola secara bertanggung jawab agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Menurutnya, pemberian izin konsesi tidak boleh dilakukan sembarangan. Pemerintah harus memastikan perusahaan penerima izin benar-benar memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya alam yang dipercayakan kepadanya.
“Kita tidak boleh terlalu mudah membagi-bagi konsesi. Jadi kita harus teliti, yang kita percayakan konsesi itu, dia benar punya kemampuan atau tidak untuk menjalankan. Masalahnya, banyak konsesi kita berikan, puluhan tahun tidak dikerjakan,” ujarnya.
Prabowo juga menyoroti praktik perusahaan yang mengantongi izin konsesi, tetapi tidak kunjung menjalankan kegiatan usaha selama bertahun-tahun. Ia menduga sebagian pengusaha hanya memanfaatkan izin tersebut untuk kepentingan spekulasi, bukan untuk benar-benar mengembangkan usaha pertambangan.
“Inilah yang sudah kami tertibkan. Mungkin dulu, para pengusaha tertentu spekulasi. Minta saja konsesi. Dia bukan ahli tambang. Dia tidak mengerti operasi tambang, tetapi dia minta saja. Begitu dikasih, dia pakai, entah untuk spekulasi, untuk dimasukkan ke bursa-bursa di mana. Ujungnya, kita juga rugi sebagai bangsa. Puluhan tahun tidak dikerjakan,” katanya.
Ia mencontohkan menyinggung proyek Blok Masela di Kepulauan Tanimbar, Maluku, yang dikelola perusahaan asal Jepang, INPEX. Menurutnya, proyek itu sempat tidak berkembang selama 28 tahun sebelum akhirnya memasuki tahap peletakan batu pertama atau groundbreaking pada 16 Juli 2026.
Prabowo mengaku sempat menemui sejumlah pihak di Jepang untuk memastikan keseriusan INPEX dalam melanjutkan pengembangan proyek tersebut.
“Saya terbang ke Jepang. Saya bertemu tokoh-tokoh di Jepang. Saya tanya dengan hormat. Saya tanya dengan sopan, karena kalau Presiden harus sopan kan. Saya tanya dengan baik. Yang mulia pihak Jepang, pihak Inpex, masih tertarik mengerjakan? Kalau tidak, ya terpaksa kami harus mencabut karena rakyat kami sangat membutuhkan. Rakyat kami masih banyak yang hidupnya susah,” tuturnya.
Prabowo mengatakan, pihak INPEX akhirnya menyatakan komitmen untuk melanjutkan proyek tersebut. Perusahaan itu disebut menjanjikan dimulainya kegiatan dalam waktu enam bulan setelah groundbreaking.
“Insyaallah, kemarin (saat groundbreaking) mereka hadir, dan mereka janji dalam enam bulan akan sudah mulai kegiatan, aktivitas. Kita lihat saja nanti. Kita hormati siapa pun,” katanya.
Berkaca dari persoalan tersebut, Prabowo memerintahkan Bahlil Lahadalia Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menindak perusahaan yang membiarkan konsesinya tidak dikelola.
Ia menegaskan izin perusahaan dapat dicabut apabila tidak ada kegiatan usaha nyata selama lebih dari dua tahun. “Lebih dari 2 tahun tidak ada aktivitas nyata, cabut!” tegas Prabowo. (ant/bil/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
