Presiden: Tidak Ada Toleransi Pelanggaran Hukum, Khususnya di Tubuh TNI-Polri

Prabowo Subianto Presiden RI menegaskan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran hukum, khususnya di tubuh TNI-Polri. Katanya setiap tindakan aparat negara diperhatikan masyarakat, dan memiliki risiko merusak kepercayaan terhadap institusi secara keseluruhan.

“Mungkin beberapa oknum dia punya power, dia bisa berbuat seenaknya, tapi ratusan ribu polisi yang lain terkena nama jeleknya,” ujar Prabowo dalam dialog bersama sejumlah tokoh dan jurnalis di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (22/3/2026).

Prabowo Subianto menegaskan komitmennya membenahi Polri dan TNI, sebagai upaya memperkuat fondasi negara dan meningkatkan kepercayaan publik.

Katanya reformasi tidak terbatas pada satu institusi, tapi mencakup seluruh perangkat negara, yang memiliki peran dalam penegakan hukum.

“Yang saya ingin lakukan adalah transformasi bangsa, saya ingin perbaiki kondisi bangsa itu semua termasuk di situ adalah alat-alat penegak hukum,” ujar nya.

Menurut Presiden, keberadaan lembaga penegak hukum yang profesional dan berintegritas menjadi syarat mutlak bagi negara yang kuat dan berhasil.

“Hukum, the rule of law, itu bagian penting daripada negara yang kuat dan berhasil,” tegasnya.

Dalam upaya pembenahan tersebut, ia akan memberikan kesempatan kepada masing-masing institusi untuk melakukan perbaikan secara internal. Namun, apabila tidak ada perubahan, pemerintah akan mengambil langkah tegas.

“Saya pertama ingin memberi kesempatan tiap lembaga membersihkan diri. Kamu bisa perbaiki diri nggak? Kalau kau perbaiki diri saya kasih kesempatan,” ujarnya.

Presiden juga menyoroti pentingnya pengawasan di lapangan, termasuk terhadap praktik-praktik ilegal.

“Bagaimana ada tambang ilegal babinsa tidak tahu, danramil tidak tahu, kodim tidak tahu, dandim tidak tahu?” katanya.(lea/ris/faz)