Program PPDS Diharap Bisa Atasi Masalah Pemerataan Dokter hingga Daerah Terpencil

Handayani Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (FK Unusa) menyatakan, persoalan dokter di Indonesia bukan hanya soal kekurangan, tetapi juga distribusi dokter, terutama di daerah terpencil.

Handayani menyambut baik arahan Prabowo Subianto Presiden RI dalam mendorong percepatan Program Pendidikan Dokter dan Dokter Spesialis (PPDS) untuk menambah jumlah dokter di Indonesia yang saat ini sedang kekurangan sekitar 100 ribu dokter.

“Pak Presiden dan Menteri Kesehatan saat ini sedang bercita-cita untuk memperbanyak Fakultas Kedokteran dan juga program PPDS di seluruh Indonesia, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dokter maupun spesialis di berbagai daerah yang dikatakan masih kurang,” katanya, Senin (19/1/2026).

Pihaknya ingin adanya dorongan dari pemerintah untuk menambah dokter di Indonesia itu, ke depan bisa menjawab tantangan pemerataan dokter di berbagai daerah.

Ia mengingatkan kebijakan masa lalu seperti program Inpres yang menerima semua lulusan dokter sebagai pegawai negeri, mampu menempatkan lulusan di mana saja, termasuk di daerah yang membutuhkan.

Selain itu, ada juga program Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang ketika mendaftar juga ditempatkan di daerah-daerah yang masih kekurangan jumlah dokter.

“Jadi mau nggak mau dia harus bersedia ditempatkan di mana saja,” ucapnya.

Saat ini, kata dia, masih ada program semacam itu dari pemerintah, hanya saja sifatnya tidak wajib sehingga pesertanya sedikit karena tidak semua orang mau ditempatkan di daerah-daerah tertentu.

“Namun sekarang ini ada beberapa seperti kita, program PPDS yang mensyaratkan atau memberikan poin lebih bagi calon PPDS yang pernah bekerja di daerah terpencil. Itu poin tersendiri. Jadi menambah putusan dari Kabupaten, itu menjadi prioritas,” ucapnya.

Pihaknya berharap, langkah itu bisa menarik para lulusan Fakultas Kedokteran untuk terjun ke daerah-daerah terpencil di Indonesia dan membantu mereka yang membutuhkan.

Pihaknya juga berharap, perguruan tinggi di lingkup NU ke depan bisa berkontribusi lebih banyak lagi dalam mengorbitkan dokter lewat Fakultas-Fakultas Kedokteran di Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU).

“Kalau Muhammadiyah itu punya 20 FK ya, kita berharap nanti dari Nahdlatul Ulama juga akan bermunculan FK-FK baru, maupun program PPDS dari Nahdlatul Ulama ya. Kita harapannya ke depan makin banyak lagi Universitas yang bisa mendirikan Fakultas Kedokteran, yang nantinya akan mendukung program pemerataan dokter,” ucapnya.

Sementara itu, Tri Yogi Yuwono Rektor Unusa mengatakan bahwa percepatan PPDS merupakan langkah positif untuk menjawab tantangan kekurangan dokter. Namun tetap harus dilakukan sesuai dengan kriteria dan prosedur, termasuk dalam hal fasilitas, laboratorium, hingga jumlah dosen minimal.

“Jadi walaupun dipercepat, bukan berarti dimudahkan. Percepat itu ada prosesnya, sekuensinya itu cepat, tapi semua prosesnya itu semua ya seharusnya. Misalkan dicek jumlah dosennya, kami sempat ditolak juga karena dosen ini terlalu tua, nggak sesuai kualifikasi, ya kita ganti, termasuk peralatan lab dan semuanya juga ada perbaikan dan kita laksanakan,” pungkasnya. (ris/saf/ipg)