Roblox Diminta Perketat Perlindungan Anak Sesuai Aturan Indonesia

Roblox diminta memperkuat sistem pelindungan anak di platformnya dan menerapkan aturan Indonesia secara konkret.

Permintaan itu disampaikan Meutya Hafid Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) saat bertemu David Baszucki Co-Founder sekaligus CEO Roblox di kantor pusat Roblox, Silicon Valley, Amerika Serikat, Selasa (22/9/2026).

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menyoroti penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

Meutya mengatakan, kepatuhan terhadap PP TUNAS tidak cukup hanya diwujudkan melalui pemahaman terhadap regulasi.

Ketentuan tersebut harus diterjemahkan menjadi fitur dan mekanisme perlindungan yang benar-benar diterapkan di dalam platform.

“Kami memahami bahwa banyak anak-anak Indonesia menggemari Roblox. Karena itu, besar harapan kami bahwa Roblox juga menyayangi anak-anak kami, terutama dengan memastikan keamanan mereka,” kata Meutya dilansir dari Antara.

Pemerintah mengapresiasi sejumlah langkah yang telah dilakukan Roblox untuk meningkatkan keamanan pengguna anak.

Di antaranya penerapan teknologi facial age estimation, pembatasan fitur komunikasi, serta peluncuran Roblox Kids dan Roblox Select.

Namun, Meutya meminta Roblox memperkuat mekanisme verifikasi usia, terutama untuk memastikan perlindungan pengguna berusia di bawah 16 tahun.

Selain verifikasi usia, pemerintah menekankan pentingnya prinsip safety-by-design. Prinsip tersebut menempatkan aspek keamanan sebagai bagian dari perancangan fitur sejak awal, bukan hanya sebagai respons setelah muncul pelanggaran atau risiko.

Dalam konteks itu, Roblox diminta memperketat pembatasan interaksi anak dengan orang yang tidak dikenal serta mencegah komunikasi berpindah dari fitur komunikasi yang tersedia di dalam platform.

Baszucki menyatakan Roblox memahami tanggung jawab perusahaan dalam melindungi pengguna berusia muda. Ia juga menyatakan kesiapan perusahaan untuk menyesuaikan produknya dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

“Kami terus berupaya menyesuaikan produk kami agar sesuai dengan regulasi di Indonesia,” ujar Baszucki.

Menurut Baszucki, sejumlah penyesuaian terhadap fitur keamanan yang diminta pemerintah Indonesia bahkan berpotensi diterapkan dalam pengembangan produk Roblox secara global.

Selain fitur perlindungan anak, Meutya meminta Roblox memperkuat kehadiran perusahaan di Indonesia dengan membuka kantor di Jakarta atau menempatkan perwakilan senior.

Pemerintah menilai keberadaan perwakilan tersebut dapat mempercepat koordinasi antara Roblox dan pemerintah, khususnya dalam penerapan regulasi serta penanganan persoalan yang berkaitan dengan keamanan pengguna.

Roblox menyatakan sedang mengevaluasi kemungkinan penempatan pimpinan senior di Jakarta. Pemerintah juga meminta pelaksanaan PP TUNAS oleh Roblox dilaporkan secara rutin, terukur, dan transparan. ([tirto.id][3])

Meutya menegaskan kewajiban mematuhi regulasi Indonesia berlaku bagi seluruh platform digital yang beroperasi dan melayani masyarakat Indonesia.

“Platform global boleh beroperasi di mana saja. Namun, ketika hadir dan melayani masyarakat Indonesia, standar dan aturan Indonesia harus dipenuhi. Aturan Indonesia berlaku bagi semua platform yang beroperasi di Indonesia, tanpa terkecuali,” tegas Meutya. (ant/saf/ipg)