RPH Surabaya Tak Akan Berikan Sertifikat Halal ke 50 Persen Mitra Jagal yang Masih Jalankan Praktik Gelonggongan Sapi

PT Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya Perseroda akan tidak memberikan sertifikat halal ke 50 persen mitra jagal yang masih menjalankan praktik gelonggongan terhadap sapi.

Fajar Arifianto Isnugroho Direktur Utama RPH Surabaya Perseroda menyebut, dari 65 mitra jagal, separuhnya masih melanggar dengan praktik gelonggongan sapi.

RPH akan memperketat pengawasan dengan tidak memberikan surat keterangan produk halal pada mitra jagal yang masih melakukan pelanggaran.

“Kami membuat lokasi baru, manajemen baru, aturan baru, umpamanya penerapan sertifkal halal yang kira berikan ke mitra jagal dan penjual daging,” bebernya usai seminar soal jaminan produk halal dan perlindungan konsumen dalam praktik pemotongan hewan, Jumat (13/11/2026).

Pelanggaran itu diketahui saat pembaruan pengurusan sertifikat halal RPH yang berpindah lokasi dari Pegirian ke Tambak Osowilangun.

“Sertifikat halal untuk jagal tertib yang tidak melanggar yang tidak memotong sapi gelonggongan,” paparnya.

RPH Surabaya juga akan berkoordinasi dengan DKPP Kota Surabaya dan Dinas Peternakan Jawa Timur untuk memperkuat pengawasan sapi hidup siap potong dan distribusi daging di pasar tradisional dan pasar modern.

Sebagai bentuk perlindungan konsumen, RPH juga mengoptimalkan Papan Mitra RPH di pasar tradisional. Identitas tersebut menjadi penanda bagi masyarakat untuk mengenali pedagang yang mengambil pasokan dari jagal mitra RPH Surabaya.

“Contohnya di Pasar Wonokromo. Dari sekian banyak penjual daging, yang memiliki Papan Mitra RPH hanya 10 pedagang. Selebihnya mengambil pasokan dari Krian dan Sidoarjo. Artinya, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai asal daging yang mereka beli,” jelasnya.

Sementara itu Solihin Hasan Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur menegaskan praktik penggelonggongan sapi menjadi salah satu persoalan yang harus diselesaikan sebelum sertifikat halal RPH Tambak Osowilangun diterbitkan.

Ia menjelaskan, RPH Surabaya sebelumnya telah memiliki sertifikat halal untuk fasilitas pemotongan di Pegirian. Namun, perpindahan ke fasilitas baru di Tambak Osowilangun mengharuskan pengajuan sertifikasi kembali melalui proses audit.

“Kalau sertifikat halal sudah keluar, tetapi ternyata masih ada praktik yang tidak sesuai di lapangan, ini tidak boleh terjadi. Karena itu, perlu langkah komprehensif. Tidak hanya RPH, tetapi juga dukungan pemerintah kota dan dinas terkait,” kata Solihin.

Menurutnya, penggelonggongan sapi bermasalah karena mengandung unsur penipuan terhadap konsumen, berpotensi membahayakan, serta bertentangan dengan prinsip kesejahteraan hewan atau animal welfare.

MUI meminta RPH memperketat pemeriksaan sejak penerimaan sapi hingga proses penyembelihan. Jika ditemukan indikasi penggelonggongan, identitas jagal harus didata dan ditindaklanjuti melalui edukasi serta pengawasan. Apabila pelanggaran tetap dilakukan, tindakan tegas harus diterapkan.

“Tidak bersertifikat halal tidak otomatis haram. Sertifikat halal ini adalah legalitasnya,” jelasnya.

MUI berharap sertifikat halal RPH Tambak Osowilangun dapat segera diterbitkan. Solihin menyebut pihaknya akan terus mendampingi dan memantau proses perbaikan agar seluruh persyaratan dapat dipenuhi. (lta/ris/ipg)