Sebanyak 1.138 Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sabtu (3/1/2026), diberangkatkan ke Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, yang terkena dampak bencana alam banjir bandang.
Keberangkatan ribuan Praja IPDN yang terbagi dalam tiga kelompok terbang, dilepas secara simbolis oleh Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri (Mendagri), di Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
Dalam keterangannya, Mendagri mengatakan, pengiriman Praja IPDN sesuai instruksi Prabowo Subianto Presiden supaya siswa sekolah kedinasan dikerahkan ke lokasi bencana.
Tujuannya, untuk membantu para korban bencana sesuai dengan keahliannya masing-masing.
“Saya sampaikan kepada Bapak Presiden ini win-win solution. Praja IPDN membantu membersihkan, membangkitkan pemerintahan, sekaligus ini menjadi bagian dari kurikulum dan penilaian mereka,” ujarnya.
Selain melakukan kerja bakti, para Praja IPDN juga bertugas membantu menghidupkan kembali sistem pemerintahan dan layanan publik di sekitar 200an desa.
Menurut Tito, keterlibatan sekolah kedinasan merupakan langkah strategis karena para taruna/praja bisa menerapkan ilmunya langsung di lapangan, dan memberikan pengalaman nyata.
“Misalnya, sekolah kedinasan perhubungan bisa melihat langsung dampak bencana terhadap bandara atau pelabuhan. Sekolah kedinasan KKP bisa membantu di wilayah pesisir dan nelayan terdampak,” ungkap Tito.
Dia bilang, penugasan ke Aceh Tamiang merupakan bagian dari Kurikulum IPDN dalam bentuk kuliah kerja nyata (KKN), yang bakal menjadi bagian dari penilaian akademik Praja.
Para Praja IPDN yang membawa bekal berbagai perlalatan seperti cangkul dan sekop serta logistik pribadi, rencananya bertugas selama satu bulan di Aceh Tamiang.
“Senjata mereka itu bukan senjata apa-apa, tapi alat pembersih. Kami ingin pemerintahan kabupaten bisa segera berjalan normal,” ucapnya.
Aceh Tamiang menjadi prioritas karena tingkat kerusakannya paling berat dibanding daerah lain yang terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Lebih lanjut, Mendagri menyebut ada dua indikator pemulihan daerah yang tertimpa bencana. Pertama, berjalannya pemerintahan, dan yang kedua, pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat.
Terkait pengiriman Praja IPDN ke daerah terdampak bencana, Prabowo Presiden memberikan apresiasi. Bahkan, kata Tito, RI 1 membuka opsi memperpanjang masa penugasan.
“Presiden tanya berapa lama? Saya jawab sebulan. Presiden bilang, kalau perlu diperpanjang, perpanjang,” tegasnya.
Presiden juga menekankan pentingnya percepatan pemulihan infrastruktur dasar di wilayah terdampak bencana, seperti jembatan, jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga tempat pengungsian.(rid/iss)
NOW ON AIR SSFM 100
