Tak Cukup Jadwal Keberangkatan, Komnas Haji Minta Data Jemaah Haji 2027 Segera Dibuka

Komisi Nasional Haji dan Umrah (Komnas Haji dan Umrah) mengapresiasi langkah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) yang telah memublikasikan rencana perjalanan ibadah haji (RPH) 1448 Hijriah/2027 Masehi lebih awal.

Kepastian jadwal ini dinilai memberikan waktu yang lebih panjang bagi calon jemaah untuk mempersiapkan kebutuhan finansial, kesehatan, dan berbagai keperluan menjelang keberangkatan.

Mustolih Siradj Ketua Komnas Haji dan Umrah menilai penetapan jadwal sejak dini merupakan langkah positif dalam meningkatkan kesiapan jemaah sekaligus mendukung perencanaan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik.

Menurut jadwal yang dipublikasikan, jemaah haji dijadwalkan mulai masuk asrama pada 10 April 2027, sedangkan operasional penyelenggaraan haji berakhir pada 20 Juni 2027. Adapun puncak ibadah haji, yakni wukuf di Arafah, dijadwalkan berlangsung pada 15 Mei 2027.

“Kami mengapresiasi Kementerian Haji dan Umrah yang telah menetapkan rencana perjalanan ibadah haji 1448 H/2027 M jauh lebih awal. Kepastian jadwal ini memberikan ruang persiapan yang lebih memadai bagi jemaah, keluarga, petugas, dan seluruh pemangku kepentingan, baik di dalam maupun di luar negeri,” ujar Mustoli dalam keterangannya, Sabtu (24/10/2026).

Ia menjelaskan, kepastian jadwal sejak awal memberikan kesempatan kepada calon jemaah untuk menyusun perencanaan keuangan, terutama dalam mempersiapkan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).

Dengan waktu persiapan yang lebih panjang, jemaah diharapkan dapat mengatur kebutuhan finansial secara lebih terukur dan tidak terburu-buru. Selain itu, kepastian keberangkatan juga membantu jemaah menyesuaikan urusan pekerjaan, keluarga, dan kebutuhan pribadi sebelum berangkat ke Tanah Suci.

Selain aspek finansial, Mustolih menekankan pentingnya memanfaatkan waktu persiapan untuk menjaga dan meningkatkan kondisi kesehatan jemaah. Menurutnya, kesiapan fisik dan mental menjadi bagian penting agar jemaah mampu menjalankan rangkaian ibadah haji dengan baik.

Calon jemaah diharapkan mulai melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, mengendalikan penyakit penyerta, memenuhi kebutuhan gizi, serta membangun kebiasaan hidup sehat dan melakukan latihan fisik sesuai kemampuan.

“Waktu persiapan yang lebih panjang harus dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi istitaah kesehatan. Jemaah perlu mempersiapkan kondisi fisiknya sejak dini melalui pemeriksaan kesehatan, pengendalian penyakit penyerta, pemenuhan gizi, dan latihan fisik secara bertahap serta berkelanjutan,” kata Mustolih.

Ia menambahkan, persiapan kesehatan tidak seharusnya dilakukan menjelang keberangkatan saja. Upaya menjaga kebugaran perlu menjadi proses berkelanjutan agar jemaah memiliki kesiapan yang lebih baik ketika menjalani ibadah di Tanah Suci.

Meski mengapresiasi penetapan jadwal lebih awal, Komnas Haji dan Umrah meminta Kemenhaj segera menindaklanjutinya dengan langkah-langkah teknis yang jelas dan terkoordinasi.

Salah satu hal yang dinilai mendesak adalah publikasi data calon jemaah yang berhak berangkat pada musim haji 2027.

Informasi tersebut diperlukan agar calon jemaah memperoleh kepastian mengenai status keberangkatannya dan dapat mulai mempersiapkan berbagai kebutuhan secara lebih terencana.

“Penetapan jadwal perjalanan haji lebih awal perlu diikuti dengan kepastian data jemaah yang berhak berangkat. Dengan begitu, calon jemaah bisa mengetahui status keberangkatannya dan memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan seluruh kebutuhan,” tegas Mustolih.

Selain data jemaah, pemerintah juga didorong segera mengumumkan jadwal dan tahapan pelunasan Bipih secara jelas, transparan, dan mudah diakses masyarakat.

Menurut Mustolih, informasi pelunasan yang disampaikan sejak awal akan membantu jemaah mengatur kemampuan finansial, mengurangi kesimpangsiuran informasi, serta meminimalkan risiko kendala administratif menjelang batas akhir pembayaran.

Ia juga menilai kepastian informasi tersebut perlu diikuti dengan publikasi jadwal pemeriksaan kesehatan dan pelaksanaan bimbingan manasik haji.

Koordinasi antarpihak terkait diperlukan agar seluruh tahapan persiapan dapat berjalan sesuai rencana.

“Jangan sampai kepastian jadwal hanya berhenti pada keputusan administratif. Jadwal yang sudah ditetapkan harus ditindaklanjuti dengan informasi yang jelas mengenai data jemaah, pelunasan biaya haji, pemeriksaan kesehatan, dan bimbingan manasik,” ujarnya.

Mustolih berharap, penetapan rencana perjalanan haji sejak dini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan jemaah. (faz)