Tiga Jemaah Haji 2025 Hilang dan Belum Ditemukan, Komnas Haji: Jangan Terulang Lagi

Mustolih Siradj Ketua Komnas Haji meminta pemerintah memberi perhatian serius terhadap kasus jemaah haji Indonesia yang hilang di Tanah Suci. Ia menilai persoalan ini tidak bisa dianggap sepele karena hingga kini masih ada tiga jemaah haji tahun 2025 yang belum ditemukan.

“Ini merupakan sesuatu yang fatal namun kerap luput dari perhatian pemerintah maupun DPR RI,” kata Mustolih dalam forum Haji Outlook 2026, Rabu (1/4/2026).

Mustolih mendesak pemerintah segera memperjelas status ketiga jemaah tersebut. Menurut dia, keluarga jemaah sampai sekarang masih berada dalam ketidakpastian dan tidak tahu harus meminta penjelasan kepada pihak yang mana.

“Kalau tidak ditemukan, harus ada batas waktunya. Statusnya bagaimana? Keluarganya bingung, mau bertanya ke kementerian yang lama atau yang baru,” tambahnya seperti dikutip dari laman Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH), Sabtu (4/4/2026).

Ia mengingatkan, kasus jemaah hilang bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, seorang jemaah asal Palembang juga dilaporkan hilang pada musim haji sebelumnya dan hingga kini belum ditemukan. “Ini tidak boleh terulang.” tegasnya.

Pandangan serupa disampaikan Marwan Dasopang Ketua Komisi VIII DPR RI. Ia menegaskan, negara tidak boleh membiarkan warganya tanpa kejelasan nasib, terlebih dalam penyelenggaraan ibadah haji yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

“Tidak mungkin warga negara tidak diketahui di mana keberadaannya. Harus ada batas. Kalau memang sudah almarhum, harus diselesaikan,” ujarnya.

Menurut Marwan, ketidakjelasan status jemaah hilang tidak hanya membebani keluarga secara psikologis, tetapi juga mencoreng tata kelola penyelenggaraan haji.

“Jangan dibiarkan keluarganya mengambang. Ini bisa menjadi aib juga buat kita,” lanjutnya.

DPR menilai aturan mengenai penetapan status jemaah sebenarnya sudah tersedia, tetapi pelaksanaannya di lapangan belum berjalan optimal. Karena itu, kehadiran kementerian baru diharapkan mampu memperbaiki sistem, terutama dalam menangani situasi darurat seperti kasus jemaah hilang.

“Mudah-mudahan dengan Menteri Haji yang baru, prosedurnya bisa lebih jelas,” kata Marwan.(iss)