Ukraina diprediksi bakal kehabisan dana untuk membiayai operasi tempur pada Juni 2026 mendatang, di tengah seretnya bantuan keuangan dari negara-negara Barat.
Mengutip laporan Bloomberg, Jumat (27/3/2026), kondisi tersebut berdasarkan perhitungan pejabat Ukraina. Situasi ini semakin mengkhawatirkan setelah Danylo Hetmantsev Ketua Komite Keuangan Parlemen Ukraina, memperingatkan negaranya berada di ambang bencana finansial.
Hetmantsev mengungkapkan bahwa sejumlah skema pendanaan eksternal berisiko gagal, termasuk pinjaman Uni Eropa senilai 106 miliar dolar AS (sekitar Rp1.800 triliun) serta kesepakatan dengan Dana Moneter Internasional (IMF). Ia mendesak parlemen segera memenuhi berbagai persyaratan agar aliran dana dari luar negeri tetap berlanjut.
Menurut laporan tersebut, hambatan muncul dari berbagai faktor. Salah satunya adalah pinjaman Uni Eropa yang masih tertahan akibat penolakan Hungaria. Selain itu, pencairan dana dari IMF juga tergantung pada reformasi pajak yang hingga kini belum sepenuhnya dipenuhi oleh pemerintah Ukraina.
Tidak hanya itu, program bantuan militer dari NATO melalui skema Daftar Prioritas Kebutuhan Ukraina (PURL) juga menghadapi kendala. Alena Getmanchuk Duta Besar Ukraina untuk NATO, menyebut pendanaan program tersebut masih bergantung pada segelintir negara, sehingga menyulitkan upaya memperluas dukungan.
Secara keseluruhan, Ukraina memperkirakan membutuhkan sekitar 15 miliar dolar AS (sekitar Rp254 triliun) tahun ini untuk membeli persenjataan dari Amerika Serikat (AS). Sementara total kebutuhan bantuan luar negeri diperkirakan mencapai 52 miliar dolar AS (sekitar Rp883 triliun).
Di sisi lain, tekanan terhadap anggaran negara terus meningkat. Defisit anggaran Ukraina pada 2026 tercatat mencapai 1,9 triliun hryvnia atau setara 45 miliar dolar AS (sekitar Rp764 triliun), menjadi salah satu yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Selama ini, Kyiv sangat bergantung pada bantuan Barat untuk menutup defisit tersebut. Namun, mitra internasional mulai mendorong Ukraina agar lebih mandiri dalam pembiayaan, sementara paket bantuan baru masih menghadapi perdebatan panjang di negara-negara donor. (bil/iss)
NOW ON AIR SSFM 100
