Wawasan Polling SS: Mayoritas Masyarakat Tidak Setuju Indonesia Jadi Mediator Konflik Israel-Amerika dan Iran

Prabowo Subianto Presiden menyatakan kesiapannya menjadi mediator dalam konflik Israel-Amerika dan Iran. Namun, kesiapan presiden menjadi mediator justru mendapat respons berseberangan dari masyarakat.

Terkait hal itu, Radio Suara Surabaya melakukan polling ke pendengar dengan tajuk, “Setuju atau Tidak Indonesia Menjadi Mediator Konflik Israel-Amerika dan Iran?”. Hasilnya, mayoritas masyarakat tidak setuju dengan usulan itu.

Polling ini diambil dari media sosial Instagram @suarasurabayamedia dan secara langsung lewat pesan serta telepon yang masuk saat program Wawasan Polling berlangsung, sejak pukul 07.00 hingga 09.00 WIB.

Dalam diskusi di program Wawasan Polling Suara Surabaya, Kamis (5/3/2026), respons masyarakat sepakat menyatakan tidak setuju dengan rencana ini.

Berdasar data dari pendengar Radio Suara Surabaya yang bergabung melalui telepon dan pesan WhatsApp, sebanyak 75 persen atau 136 pendengar tidak setuju jika Indonesia menjadi mediator konflik Israel-Amerika dan Iran. Sedangkan 25 persen atau 46 pendengar mengaku setuju.

Kemudian data dari Instagram @suarasurabayamedia, sebanyak 80 persen atau 549 pengguna mengaku tidak setuju jika Indonesia menjadi mediator konflik Israel-Amerika dan Iran. Sedangkan 20 persen atau 133 pengguna mengaku setuju.

Mengenai hal ini, Prof Hikmahanto Juwana Pengamat Hukum Internasional sekaligus Guru Besar Universitas Indonesia menerangkan bahwa boleh saja jika Indonesia ingin menjadi mediator terhadap negara yang berkonflik.

“Tapi secara psikologi, menjadi mediator di masa (konflik) sekarang, negara-negara itu masih pingin melakukan perang sampai ada yang menang. Dalam kondisi ini, kalau ada yang menawarkan diri jadi mediator, pasti akan ditolak,” katanya, saat on air di Radio Suara Surabaya.

Menurut Prof Hikmahanto, peluang mediasi akan lebih efektif ketika pihak-pihak itu telah berkonflik lama dan dalam kondisi yang sudah lelah. Sehingga mereka membutuhkan mediator untuk keluar dari konflik tersebut tanpa dianggap kalah.

Prof Hikmahanto juga menjelaskan alasan Indonesia tidak kunjung menentukan sikap dengan mengecam tindakan Israel-Amerika. Karena Indonesia tetap ingin dinilai netral oleh kedua pihak, sehingga tetap bisa menjadi mediator seandainya disetujui oleh Iran.

“Meski begitu, Kementerian Luar Negeri tetap menyatakan keprihatinan dan menyerukan penghormatan terhadap Pasal 2 Ayat 4 Piagam PBB, yang melarang penggunaan kekerasan terhadap wilayah teritorial negara lain,” ungkapnya.

Adapun Prof Hikmahanto menyarankan agar pemerintah Indonesia saat ini fokus pada ketahanan dalam negeri. Terutama jika perang terjadi secara berkepanjangan serta memberikan dampak pada harga energi dan stabilitas ekonomi global.

“Jadi kalau menurut saya, sekarang ini fokus pemerintah adalah bagaimana kita bisa menanggulangi dari perang yang mungkin akan berkepanjangan ini,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Sugiono Menteri Luar Negeri mengungkapkan bahwa Indonesia telah melakukan komunikasi ke Iran dan Amerika terkait kesiapan Prabowo menjadi mediator Iran dan Amerika.

Tapi, kedua pihak belum memberikan keputusan tegas dengan melihat situasi beberapa waktu ke depan.

Sementara itu, terkait peran dan posisi Indonesia dalam konflik Timur Tengah, Prabowo telah mengundang presiden dan wakil presiden terdahulu, ketua umum pratai politik, dan mantan menteri luar negeri ke Istana Kepresidenan.(kir/ham)