Bintang Timur Surabaya Keluhkan Dukungan FFI, Seluruh Persiapan ke Brasil Ditanggung Sendiri
Kamis, 5 November 2026 | 21:50 WIB
Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) akan mengaudit pengelolaan dana non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Federasi Futsal Indonesia (FFI).
Audit tersebut dilakukan untuk menelusuri persoalan tunggakan subsidi klub dan tidak tersedianya insentif bagi Asosiasi Futsal Provinsi (AFP).
Yunus Nusi Sekretaris Jenderal PSSI mengatakan, audit diperlukan untuk mengetahui penyebab kewajiban organisasi kepada klub dan asosiasi futsal di daerah tidak terpenuhi.
“Yang ingin kami ketahui adalah mengapa subsidi klub bisa menunggak dan mengapa insentif untuk asosiasi provinsi tidak tersedia,” kata Yunus dalam keterangan resminya, Sabtu (14/11/2026).
Yunus menjelaskan, keterlambatan hingga tunggakan subsidi klub dan ketiadaan insentif bagi AFP merupakan dua persoalan berbeda. Namun, keduanya perlu ditelusuri melalui pemeriksaan pengelolaan keuangan organisasi.
Menurut Yunus, pembiayaan kebutuhan klub dan asosiasi tersebut semestinya diupayakan melalui sumber pendanaan di luar APBN. Beberapa di antaranya berasal dari sponsor, kerja sama komersial, maupun pendapatan organisasi lainnya.
Oleh karena itu, PSSI akan memeriksa sejumlah aspek pengelolaan keuangan non-APBN FFI, mulai dari sumber pendapatan, arus kas, penggunaan anggaran, hingga kewajiban organisasi terhadap klub dan AFP.
“Kami perlu melihat bagaimana dana non-APBN FFI dikelola, bagaimana arus kasnya, dan apakah ada persoalan keuangan yang menyebabkan kewajiban kepada anggota tidak terpenuhi. Semua harus diperiksa secara objektif,” ujar Yunus.
Ia menegaskan, audit tersebut bertujuan memastikan tata kelola organisasi berjalan sehat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Yunus, pencapaian tim nasional futsal Indonesia di tingkat internasional harus diimbangi dengan kondisi organisasi yang sehat.
Hal itu termasuk keberlangsungan kompetisi serta kepastian dukungan pendanaan bagi klub dan asosiasi futsal di seluruh Indonesia.
“Jangan sampai prestasi di tingkat internasional terus berkembang, tetapi persoalan mendasar yang dihadapi anggota justru tidak terselesaikan,” katanya.
Dilansir dari Antara, rencana audit ini muncul di tengah polemik internal FFI. Puluhan klub dan AFP sebelumnya telah mengajukan surat permohonan Kongres Luar Biasa (KLB) FFI karena ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Michael Sianipar sebagai ketua umum.
Di tengah situasi tersebut, PSSI memberhentikan Michael Sianipar dari jabatan Ketua Umum FFI pada Kamis (12/11/2026).
Sebagai penggantinya, PSSI menunjuk Vivin Cahyani Sungkono yang juga merupakan Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum FFI.
Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026. Keputusan itu ditandatangani Erick Thohir Ketua Umum PSSI dan Yunus Nusi Sekretaris Jenderal PSSI. (ant/saf)
NOW ON AIR SSFM 100
