BKP DPRD Propinsi Kritik Penegakan Hukum Tebang Pilih

Badan Kerjasama Pimpinan (BPK) DPRD Propinsi se-Indonesia mengkritik penegakan hukum pada anggota dewan yang terkesan tebang pilih.

FATHORRASJID menyampaikan kritikan pada ANDI MATALATA, Menteri Hukum dan HAM dalam Munas ke V Badan Kerjasama Pimpinan DPRD Propinsi se-Indonesia di Surabaya tentang tebang pilih yang dilakukan pemerintah.

FATHORROSJID Wakil Ketua Badan Kerjasama Pimpinan DPRD Propinsi se-Indonesia mengatakan penegakan hukum yang berlangsung sekarang terkesan tebang pilih dan mengejar target. Akhirnya yang menjadi korban adalah anggota dewan di daerah.

Menurutnya harusnya penegakan hukum dilakukan bukan karena target karena setiap minggu bisa ada dewan yang diperiksa karena bermasalah hukum. Menurut FATCHURROSYID, materi ini akan dibahas seluruhnya bersama pimpinan DPRD Propinsi seluruh Indonesia dengan Menteri Hukum dan HAM dalam pertemuan Munas ke V ini untuk mendapatkan kesepahaman dalam masalah hukum.(yyn/ipg)