Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), Rabu (12/11/2014) siang, menyusun draft kesepakatan sebelum dilakukan penandatanganan.
Pernyataan ini disampaikan Pramono Anung anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan saat membuka acara peluncuran buku “Tim Sembilan Membongkar Skandal Century” di gedung DPR RI.
“Siang ini, satu jam dari DPR, saya akan bertemu pak Hatta (Hatta Rajasa) untuk menyelesaikan draft kesepakatan.” ujar Pramono Anung yang menjadi juru runding KIH.
Pernyataan Pramono itu, sekaligus membantah adanya perpecahan dalam kesepakatan rujuk KIH dan KMP.
Menurutnya, saat ini sudah tidak ada lagi perbedaan sikap dan pandangan di internalnya, terkait upaya rujuk dengan Koalisi Merah Putih (KMP).
Sebelumnya, perbedaan sikap dikemukakan Fraksi Hanura, Nasdem dan PKB dengan Pramono Anung Wibowo sebagai juru runding KIH, yang mengusulkan opsi menambah Pimpinan di komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), menjadi 4 orang. Namun, ketiga fraksi tersebut berpandangan berbeda.
“Kami perlu tegaskan di internal KIH tidak ada lagi perpecahan dan perbedaan sikap. Kita satu sikap dan suara. Kemarin kita sudah rapat internal dengan dihadiri oleh masing-masing parpol, sekjen dan ketua fraksi,” Tegas Pramono.
Kalau kemarin ada pernyataan dari anggota KIH yang berbeda dengan apa yang sedang diupayakan penyelesaiannya dengan KMP, kata Pramono, hal itu lantaran mereka tidak konsultasi lebih dulu dengan pimpinan partai masing-masing, sebelum berbicara ke media.
“Pertemuan internal KIH kemarin itu dalam rangka menyeleraskan pandangan, dari apa yang sudah disepakati dengan KMP, melalui juru rundingnya,” imbuhnya.
Mantan Wakil Ketua DPR RI periode lalu itu membantah, jika PDI Perjuangan ingin jalan sendiri dan mempertahankan sikapnya dalam upaya perdamaian dengan KMP.
“Saya kan sudah dipercayakan menjadi juru runding dengan Olly Dodokambey. Jadi, apa yang saya rundingkan dengan KMP jelas sudah sepengetahuan masing-masing ketum KIH, dan tidak mungkin PDI-P jalan sendiri,” tegasnya.
Sekadar diketahui, tiga fraksi di KIH, yaitu Nasdem, Hanura dan PKB menolak opsi penambahan Pimpinan Komisi dan AKD dalam rangka perdamaian dengan KMP.
Mereka bertiga ngotot bahwa rujuk hanya bisa dicapai dengan cara kocok ulang kursi Pimpinan Dewan, Pimpinan Komisi-komisi dan Pimpinan AKD.(faz/ono)
NOW ON AIR SSFM 100
