Legislator KIH Siap Terima Jadi Anggota DPR Biasa

Setelah Rapat Pimpinan DPR menyepakati jumlah komisi untuk periode 2014-2019, baik kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) maupun Koalisi Merah Putih (KMP) mulai bersiap untuk menduduki kursi pimpinan Komisi I hingga Komisi XI.
 
Aria Bima anggota Fraksi PDI Perjuangan yang merupakan faksi KIH berharap, pemilihan pimpinan komisi-komisi lebih luwes dan mengedepankan musyawarah, tidak seperti pemilihan Pimpinan DPR dan MPR yang diwarnai dengan berbagai interupsi anggota dewan.
 
“Kursi pimpinan komisi hanyalah turunan dari pimpinan dewan yang seharusnya proses pemilihannya lebih mengedepankan musyawarah. Meski nanti ujungnya jika tidak tercapai mufakat, dan ditentukan lewat voting,” ujarnya di gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (14/10/2014).
 
Menyadari akan terjadi tarik menarik antara kubu KIH dan KMP, Aria Bima menyatakan pihaknya akan berjuang dalam forum lobi untuk mendapatkan beberapa kursi Pimpinan komisi DPR. Jika lobi menemui jalan buntu, Fraksi PDI-Perjuangan pun sudah siap menerima kenyataan tak mendapat kursi Pimpinan Komisi.
 
“Kalau tidak dapat pimpinan, ya kita siap beroposisi dalam parlemen. Kita berani karena sudah terbiasa menjadi oposisi,” papar Aria Bima.

Menyinggung soal wacana pemekaran komisi, Aria menyatakan penolakannya. “Saya menolak pemekaran. Bahkan secara pribadi saya mendukung jumlah komisi dirampingkan menjadi sembilan komisi, kemudian memperbanyak kelompok kerja atau sub-komisi,” tegasnya.
 
Dengan perampingan komisi, anggota dewan dari dapil Jawa Tengah V itu yakin bakal ada peningkatan efektivitas kinerja parlemen. Makanya, ia meminta agar wacana pemekaran komisi tidak lagi dibesar-besarkan.
 
Sesuai dengan UU MD3 dan tata tertib DPR, pemilihan Pimpinan Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya dilakukan dengan sistem paket. Jika berkaca pada pemilihan Pimpinan DPR dan MPR periode 2014-2019 yang menggunakan mekanisme voting, Koalisi Indonesia Hebat kalah suara dari Koalisi Merah Putih.(faz/ipg)