Surya Paloh Minta DPR Tidak Paksakan RUU Pilkada Disahkan

RUU Pilkada akan segera disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 25 September mendatang. Satu poin yang masih ramai disorot publik adalah pengalihan pemilihan langsung gubernur dan wali kota/bupati akan diubah menjadi melalui DPRD.

Surya Paloh Ketua Umum Partai NasDem menyatakan, pengesahan RUU Pilkada sebaiknya tidak dipaksakan. Untuk saat ini, kata dia, sebaiknya RUU Pilkada dibahas dengan tenang tanpa harus terburu-buru. Apalagi, masa periode dewan akan berakhir pada 1 Oktober.

“Kita perlu duduk bersama, merenungkan serta mengevaluasi kembali, apakah proses pilkada selama ini sudah berjalan seperti yang diharapkan atau belum. Jika semua itu telah dilakukan maka pengesahan RUU akan membawa perubahan positif,” ujar Surya dalam siaran persnya.

Menurutnya, dengan melakukan perenungan dan evaluasi, setidaknya ada data yang bisa dipersandingkan dan diuji coba ke publik.

“Kalau belum ada maka kita sedang meraba. Dan dalam kondisi ini sebaiknya kita mengelaborasinya lebih jauh. Kalau dipaksakan tentu akan menjadi polemik berkepanjangan, yang bakal menguras energi dan waktu kita sebagai bangsa,” papar Surya Paloh

Pendiri Partai NasDem itu mengimbau agar DPR saat ini tidak memaksakan kelahiran RUU Pilkada. “Sikap NasDem menyayangkan kalau saja ini dipaksakan kelahirannya,” ujar mantan politikus Partai Golkar.

Sementara Irma Suryani Chaniago Politikus Partai NasDem juga tidak setuju kalau RUU Pilkada disahkan?. Pasalnya, kalau kondisi politik sedang dalam posisi ideal, artinya dalam keadaan normal, pilkada melalui DPRD bisa dilakukan.
“Saat ini tidak dalam kondisi ideal, di mana kepentingan masih tinggi,” ujar Irma saat ditemui usai mengikuti penutupan Pemantapan dan Pembekalan Anggota DPR di gedung Lemhanas, Jakarta, Jumat (12/9/2014).

Menurut Irma, yang dikedepankan beberapa anggota Dewan saat ini adalah menanamkan kekuasaan di daerah. “Nuansanya menjadi tidak sehat,” kata Irma.(faz/ipg)