Sebanyak 30 ketua DPD I Partai Golkar tingkat provinsi se Indonesia, Rabu (4/11/2015) malam berkumpul di Surabaya guna merumuskan desakan digelarnya Musyawarah Nasional (Munas) untuk mengakhiri polemik kepengurusan ganda yang ada di internal partai Golkar.
“Ini sebenarnya untuk menindaklanjuti pertemuan yang digelar di Jakarta kemarin yang mempertemukan Agung Laksono dan Aburizal Bakrie,” kata Taufik Hidayat, Plt Ketua DPD Golkar Jawa Timur, kubu Agung Laksono.
Menurut Taufik, sebanyak 30 ketua DPD yang malam ini bertemu seluruhnya merupakan ketua DPD versi Agung Laksono. Meski begitu, Taufik mengklaim jika merekalah yang memiliki mandat yang sah untuk mendesakkan digelarnya Munas.
Hingga saat ini, kepengurusan Golkar Kubu Agung Laksonolah yang memiliki mandat sah karena SK Menteri Hukum dan Ham hingga saat ini belum dicabut.
“Apalagi amanat Mahkamah Partai jelas minta kepengurusan Agung segera menggelar Munas. Kami berkumpul di sini mendesakkan Munas untuk memilih ketua baru segera dilakukan,” kata Taufik.
Taufik mengakui, Putusan Mahkamah Agung memang telah memerintahkan untuk mencabut SK Menkumham, namun selama SK tersebut belum dicabut, maka kubu Agung-lah yang hingga saat ini masih sah untuk segera melakukan Munas. (fik/rst)
NOW ON AIR SSFM 100
