Dua Kali Salah, Presiden Harus Evaluasi Menkum HAM

Yusril Ihza Mahendra pakar hukum tata negara menegaskan, Menkum HAM menkhianati reformasi jika mengesahkan satu di antara kubu dalam konflik internal Partai Golkar (PG).

Untuk itu, Yusril menyarankan kepada Jokowi Presiden harus segera mengevaluasi kinerja Menkumham dalam pengesahan pengurus parpol.

“Sudah dua kali menkumham lakukan kesalahan dalam pengesahan tersebut. Kesalahan pertama dalam mengesahkan kubu Romi di PPP. Kini Menkum HAM bakal bikin kesalahan lagi dengan surat yang dikirimkannya ke DPP Golkar yang mengisyaratkan akan mengakui kubu Agung Laksono,” ujar Yusril di Jakarta, Jumat (13/3/2015).

Menurutnya, mumpung SK pengesahan kubu Agung Laksono belum diterbitkan, maka selayaknya Jokowi bertindak cepat cegah yasonna bikin kesalahan fatal lagi. Yasonna telah membuat kesan pemerintah jokowi tukang adu domba parpol demi keuntungan diri sendiri memperkuat dukungan terhadap KIH.

Kesan seperti itu, kata Yusril, tidak baik bagi pemerintahan Jokowi dan PDI Perjuangan. “PDIP sudah pernah mengalami betapa sakitnya diadu domba oleh pemerintah yang dukung kubu Suryadi lawan kubu Mega”. paparnya.

Ia mengungkapkan, apa yang pernah dialami di masa lalu, sebaiknya tidak diulangi ketika kini PDI Perjuangan menjadi partai penguasa. PDIP harus berjiwa besar.(faz/ipg)