Inilah Catatan Kritis Fraksi Partai Golkar Terhadap RUU APBN 2016

Dalam Pandangan mini fraksi-fraksi di DPR atas RUU APBN 2016 dalam rapat pleno Badang Anggaran tercatat :

1. Hanura: Setuju dengan catatan. 2. PDIP: Setuju dengan catatan. 3. PAN: Setuju dengan catatan. 4. Gerindra: Menolak RAPBN 2016. 5. PKS: Setuju dengan catatan. 6. PPP: Setuju dengan catatan. 7. Fraksi

Bambang Soesatyo sekretaris fraksi partai Golkar, Jumat (30/10/2015) mengatakan, fraksinya memberikan catatan kritis sebagai berikut ini:

1. Fraksi Partai GOLKAR berpandangan bahwa postur APBN 2016 yang diajukan pemerintah, selain kurang realistis juga belum mencerminkan Politik Anggaran yang pro-rakyat.

Mengingat realisasi penerimaan disektor pajak diperkirakan akan semakin jauh dari harapan, di sisi lain sejumlah pos pengeluaran membengkak, kesejahteraan rakyat menurun dan pengangguran naik.

2. Fraksi Partai GOLKAR meminta pemerintah untuk melaksanakan APBN 2016 dengan sungguh-sungguh, terutama terkait dengan penyelesaian hutang negara yang telah jatuh tempo.

3. Tidak terlihat usaha yang signifikan dari pemerintah untuk mengurangi pemakaian BBM dan pemanfaatan penggunaan energi baru terbarukan termasuk alokasi dana riset untuk pengembangan energi baru terbarukan.

4. Kami mencermati alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) di BUMN semakin besar, sementara anggaran untuk bidang pertanian, perikanan, kelautan, kehutanan dan infrastruktur pedesaan relatif kecil. Dan itu bisa menjadi bom waktu jika tidak diawasi secara ketat.

Untuk itu Fraksi Partai GOLKAR meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali dan tidak memaksakan penempatan PMN di BUMN tersebut mengingat target penerimaan pajak dan penerimaan lainnya tidak tercapai. Fraksi Partai GOLKAR juga meminta pemerintah untuk menambah pengeluaran untuk program-program yang lebih pro-rakyat seperti merealisasikan Dana Desa Rp1 Miliar setiap desa, pembelian peralatan penanggulangan masalah asap yang timbul setiap tahunnya, pemberian subsidi suku bunga pinjaman bagi pengusaha kecil/UKM, peningkatan subsidi pupuk dan program pro-rakyat lainnya.

5. Fraksi Partai GOLKAR menyadari sebagai bagian yang sejak awal memperjuangkan anggaran bagi setiap desa (Dana Desa) di seluruh Indonesia.

Namun dalam pelaksanaannya Fraksi Partai GOLKAR mengingatkan harus dilakukan pengawasan secara cermat dan lebih diperketat agar tidak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu dengan tujuan-tujuan politik tertentu yang berpotensi menjadikan Dana Desa tersebut sebagai lahan korupsi baru.

6. Terkait penerimaan pajak tahun 2015 yang mengalami perlambatan di mana pada akhir Oktober 2015 baru mencapai 57% dari target penerimaan Rp. 1.295 triliun dan kemungkinan realisasi penerimaan pajak sampai dengan 31 Desember 2015 hanya akan mencapai 77% atau maksimal 80% dari target atau berkisar Rp 1.050 triliun. Fraksi Partai GOLKAR mengingatkan pada pemerintah untuk melakukan perubahan pengurangan PAGU Anggaran total APBN 2016 sehingga menjadi realistis dan sehat secara keuangan negara. Kalau pemerintah tidak melakukan hal tersebut, maka akan menyebabkan defisit anggaran semakin membengkak. Dan jika defisit anggaran itu ditutup dengan hutang, maka besar kemungkinan rasio hutang yang tercantum dalam undang-undang telah dilanggar. Berdasarkan hal-hal yang telah kami kemukakan, apabila Pemerintah menyepakati

Sebanyak 6 poin catatan diatas, barulah Fraksi Partai GOLKAR menyetujui Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 untuk selanjutnya disyahkan menjadi UU.(faz/dwi)