Didik Prasetyono Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya menilai partai politik yang gagal dalam kaderisasi dan rekrutmen politik, seyogyanya mendapat sanksi.
“Partai menerima dana pembinaan bantuan keuangan partai politik dari APBN dan APBD luar biasa banyaknya. Jadi sudah menerima uang rakyat, kemudian tidak melakukan kewajibannya dalam proses rekrutmen, pengkaderan dan penyiapan kepemimpinan ke depan,” katanya kepada Radio Suara Surabaya, Selasa (4/8/2015).
Didik menilai, pembuat undang-undang perlu membahas hal itu, apakah partai yang tidak berfungsi sebagai partai seharusnya mendapat sanksi.
“Misalnya tidak boleh ikut pemilu ke depan. Lalu partai yang ikut-ikutan saja, juga perlu diformulasikan sanksi yang tepat,” katanya.(iss/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
