Dradjad Hari Wibowo Ekonom dari Sustainable Development Indonesia (SDI) menyayangkan ucapan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal program pengampunan pajak (Tax Amnesty).
Pernyataan Ahok tersebut, kata Dradjad, sama artinya para peserta tax amnesty dikatakan sebagai pengemplang pajak.
Sebagai ekonom, Dradjad sangat menyayangkan komentar Ahok yang menuding keikutsertaan Sandiaga Uno calon gubernur DKI dari Partai Gerindra dan PKS dalam program tax amnesty.
“Komentar tersebut salah kaprah dan dapat memberikan stigma negatif terhadap peserta Tax Amnesty (TA). Program TA dan kebijakan perpajakan terlalu penting untuk dijadikan peluru dalam Pilgub, meskipun hanya guyonan sekalipun,” ujar Dradjad dalam pesan singkatnya kepada suarasurabaya.net, Selasa (4/10/2016).
Sebelumnya Ahok menyebut kalau Sandiaga Uno yang ikut program Tax Amnesty berarti tidak bayar pajak alias pengemplang pajak.
“Nah, kalau buat yang bukan pejabat, maka yang dilaporin itu pajaknya. Makanya untuk orang biasa yang tidak bisa membuktikan pajak yang dia bayar, dengan gaya hidupnya, di situlah pemerintah mengeluarkan yang namanya Tax Amnesty. Nah, dalam hal ini Pak Sandiaga ikut. Berarti itu juga membuktikan Pak Sandiaga dulu itu ngemplang pajak, enggak bayar pajak gitu loh ya,” kata Ahok usai upacara hari Kesaktian Pancasila di lapangan Monas, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2016).
Dradjad yang juga mantan Ketua Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan Badan Intelijen Negara (BIN) ini mengingatkan kepada Ahok bahwa Joko Widodo Presiden adalah berlatar belakang pengusaha, apakah itu juga mengemplang pajak?
“Apakah perusahaan milik keluarga pak Jokowi juga mengemplang pajak karena ikut tax amnesty?” kata Dradjad bertanya.
Jadi, kata dia, tax amnesty adalah kesempatan bagi negara dan pembayar pajak untuk bersama-sama memperbaiki sistem perpajakan. Taruhannya adalah penerimaan APBN kita, yang berarti pembiayaan pembangunan.
Kenapa komentar pak Ahok merugikan? Karena menurut Dradjad, Ahok mempunyai pendukung, termasuk di kalangan menengah. Masih banyak diantara mereka yang belum mau ikut TA.
“Dengan komentar pak Ahok, mereka makin yakin untuk tidak ikut TA, dengan alasan tidak mau dituduh sebagai pengemplang pajak,” kata dia.
Padahal,kata Dradjad, bisa saja orang ikut TA karena di masa lalu dia tidak mau direpotkan oleh prosedur administrasi negara yang berbelit-belit dan mahal dalam hal kepemilikan aset seperti tanah.
“Jadi seharusnya pak Ahok justru mengajak rakyat pembayar pajak ikut tax amnesty. Tax amnesty ini bukan untuk konglomerat saja. Ini untuk kita semua,” ujar Dradjad.(faz/dwi)
NOW ON AIR SSFM 100
