Berita Hoax akan Ramai di Pilkada 2018, Kampanye Anti Hoax Harus Dilakukan

Arief Suditomo anggota Komisi I DPR RI menyatakan hoax (berita bohong), propaganda, dan SARA akan makin parah dan terulang kembali di pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019. Ini karena, kondisi sosial politik 2014 dan pilkada DKI 2017 belum selesai juga sampai saat ini.

“Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah kampanye anti hoax dengan melibatkan Kominfo RI, untuk sosialisasikan Pasal 27 UU No.19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) ini ke kampus-kampus, ormas, dan masyarakat,” ujar Arief dalam dialog kebangsaan di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (27/11/2017).

Menurut Arief, dalam UU ITE itu sudah dijelaskan jika pencemaran nama baik itu dilarang dan dikenai sanksi pidana. Selain, sosialiasi UU ITE, kunci utamanya untuk masyarakat adalah pendidikan.

“Kita khawatir, tapi tidak takut dengan maraknya hoax tersebut. Bahkan saat ini ada anggota dewan yang punya “cyber army” hanya untuk mencounter berita-berita yang buruk tentang dia,” kata dia.

Kata Arief, pendidikan itu sebagai vaksin agar masyarakat bisa menghadapi hoax, bisa mencerna, menganalisa dan memahami bahwa berita-berita hoax itu tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Sementara Irman Putra Sidin pakar hukum Tata Negara menegaskan jika proses demokrasi itu kini sudah memasuki media sosial (medsos). Sehingga medsos menjadi variabel penting untuk mengawal demokrasi dan menjaga NKRI.

Sebab, melalui medsos seperti dalam pilkada DKI Jakarta, terjadi gesekan-geesekan personal dan berkembang menjadi gesekan sosial politik.

“Jadi, medsos menjadi ancaman NKRI karena membonceng demokrasi. Ancaman itu bisa datang dari dalam maupun luar negeri,” tegas dia.(faz/ipg)