Kehadiran Kepala BIN pada Rakernas PDIP Tidak Bisa Mempengaruhi Pemilu 2019

Kehadiran Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) pada pembukaan Rakernas III PDI Perjuangan, 23 Februari 2018, di Grand Bali Beach Sanur, Denpasar, Bali, mendapat kritikan Andi Arief Ketua DPP Partai Demokrat.

Dia menilai, kehadiran seorang Kepala BIN dalam acara resmi sebuah partai politik, bisa mengakibatkan Pemilu 2019 tidak berlangsung secara demokratis.

Atas pernyataan politisi Partai Demokrat tersebut, Wawan Hari Purwanto Direktur Komunikasi dan Informasi BIN angkat bicara.

Menurutnya, kehadiran Kepala BIN pada Rakernas PDIP Perjuangan di Bali tidak akan bisa mempengaruhi proses demokrasi di tanah air.

“Kepala BIN hadir di Rakernas PDIP karena undangan. Hal itu biasa terjadi di partai-partai lain yang mengundang pejabat publik dalam acara resmi, tapi terbukti tidak mempengaruhi demokrasi. Pemilu tetap demokratis karena sudah ada aturan main dari KPU dan Bawaslu,” ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (4/3/2018).

Memenuhi undangan, lanjut Wawan, hukumnya wajib untuk menghargai yang mengundang. Apalagi, kehadiran Kepala BIN itu terbuka dan bisa dilihat oleh khalayak umum termasuk wartawan.

“Kepala BIN hadir atas undangan resmi bukan kegiatan tertutup. Itu tidak ada kaitan dengan politik. Kehadiran seorang pejabat publik dalam suatu undangan tidak bisa begitu saja dikaitkan secara tendensius ada keberpihakan pada partai tertentu. Sebab, pejabat publik tetap harus profesional antara menempatkan diri selaku undangan atas nama pejabat (formal), dengan kehadiran selaku atas nama pribadi (informal),” paparnya.

Sebagai Kepala BIN, sambung Wawan, Budi Gunawan harus dekat dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk parpol dan ormas, guna memperoleh informasi valid dari lini terbawah, sehingga mampu mengamankan negara dari berbagai ancaman.

“Kepala BIN harus turun ke bawah jemput bola, tidak hanya di belakang meja, tetapi harus berbaur dengan semua lapisan sehingga ada sinergitas dan kedekatan dengan berbagai elemen termasuk partai politik,” timpalnya.

Wawan mengatakan, ada juga pejabat publik yang menjadi ketua umum partai, tapi masih tetap dipercaya menjabat oleh Presiden. Tapi, itu tidak berpengaruh terhadap demokrasi, sebab masyarakat Indonesia sudah berulang kali menjalani pemilu dan menetapkan pilihannya di bilik suara.

“Suara masyarakat tidak lantas berbelok karena kehadiran seseorang ke sebuah acara Rakernas partai politik tertentu. Artinya, kehadiran Kepala BIN dalam menghadiri undangan resmi Rakernas PDIP Perjuangan di Bali tidak akan mempengaruhi demokrasi di tanah air,” tandasnya.

Sekadar diketahui, PDI Perjuangan menggelar Rakernas III di Bali pada 23-25 Februari 2018, di Grand Bali Beach Sanur, Denpasar, Bali. Rakernas itu membahas isu strategis seperti Pilkada 2018, Pileg, hingga Pilpres 2019. (rid/iss)